Jayapura (Antaranews Papua) - Salah satu pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendorong Gubernur Lukas Enembe untuk segera memfasilitasi upaya penyelesaian polemik dualisme kepemimpinan dalam internal organisasi tersebut.
Ferdinand Okoseray Ketua Dewan Pendiri KAPP di Jayapura, Rabu mengatakan hal ini merujuk pada sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang turut menyoroti aktivitas Konferensi Luar Biasa (KLB) organisasi tersebut, sebab dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).
"Kami sambut baik respon Gubernur Papua terhadap polemik di organisasi KAPP, makanya kami dorong agar bisa mengumpulkan kedua kubu yang bertikai untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Menurut Ferdinand, pihaknya pun sebagai pendiri siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang berseberangan, supaya bisa segera diselesaikan.
"Perdebatan dan saling tuding soal uang, diharapkan segera dikesampingkan oleh pihak yang menggelar KLB, pasalnya yang perlu dilakukan kini adalah, semua pihak wajib mengakui Merry Yoweni merupakan Ketua KAPP sah karena dipilih sesuai mekanisme dan AD/ART organisasi," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk memfasilitasi Rapat Pimpinan Pusat Khusus (Rampimpusus) yang akan digelar pada April 2019.
"Kami berharap polemik ini dapat diselesaikan sebelum implementasi peraturan gubernur (pergub) mengenai pemberdayaan atau keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang ekonomi kerakyatan di 2019," katanya lagi.
Sebelumnya, terjadi polemik dalam internal organisasi ekonomi bagi masyarakat Papua ini yakni adanya dualisme kepemimpinan setelah dilaksanakannya KLB versi tim tujuh yang hendak mengkudeta Merry Yoweni selaku Ketua Umum KAPP Pusat, bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga merupakan pembina KAPP mengatakan siapapun yang menjadi pimpinan atau ketuanya haruslah yang dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
Ferdinand Okoseray Ketua Dewan Pendiri KAPP di Jayapura, Rabu mengatakan hal ini merujuk pada sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang turut menyoroti aktivitas Konferensi Luar Biasa (KLB) organisasi tersebut, sebab dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).
"Kami sambut baik respon Gubernur Papua terhadap polemik di organisasi KAPP, makanya kami dorong agar bisa mengumpulkan kedua kubu yang bertikai untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Menurut Ferdinand, pihaknya pun sebagai pendiri siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang berseberangan, supaya bisa segera diselesaikan.
"Perdebatan dan saling tuding soal uang, diharapkan segera dikesampingkan oleh pihak yang menggelar KLB, pasalnya yang perlu dilakukan kini adalah, semua pihak wajib mengakui Merry Yoweni merupakan Ketua KAPP sah karena dipilih sesuai mekanisme dan AD/ART organisasi," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk memfasilitasi Rapat Pimpinan Pusat Khusus (Rampimpusus) yang akan digelar pada April 2019.
"Kami berharap polemik ini dapat diselesaikan sebelum implementasi peraturan gubernur (pergub) mengenai pemberdayaan atau keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang ekonomi kerakyatan di 2019," katanya lagi.
Sebelumnya, terjadi polemik dalam internal organisasi ekonomi bagi masyarakat Papua ini yakni adanya dualisme kepemimpinan setelah dilaksanakannya KLB versi tim tujuh yang hendak mengkudeta Merry Yoweni selaku Ketua Umum KAPP Pusat, bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga merupakan pembina KAPP mengatakan siapapun yang menjadi pimpinan atau ketuanya haruslah yang dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.