Timika (ANTARA News Papua) - Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk menunjuk figur yang tepat dan berkualitas guna memimpin badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola dividen PT Freeport Indonesia.
"Kami mendengar informasi dari saudara bupati bahwa jatah saham Pemda Mimika akan dikelola BUMD. Boleh-bsaja, yang penting BUMD itu dikelola orang-orang yang tepat agar dividen yang diterima bisa diolah untuk memberikan keuntungan bagi pemda," kata Tokoh Masyarakat Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep Yopi Kilangin di Timika, Kamis.
Sesuai kesepakatan antara Pemerintah RI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika, dari 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang dikuasai Pemerintah Indonesia, sebesar 10 persen dibagikan ke Papua.
Dari 10 persen itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika masing-masing menerima bagian tiga persen, sementara masyarakat adat (Suku Amungme dan Kamoro) akan menerima bagian empat persen.
Beberapa hari lalu Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengundang para tokoh masyarakat Suku Amungme dan Kamoro ke Hotel Cenderawasih 66 Timika untuk menjelaskan tentang situasi terkini penguasaan saham PT Freeport Indonesia.
Pertemuan tersebut sekaligus mengklarifikasi sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro dalam pembahasan divestasi saham PT Freeport beberapa waktu lalu.
Bupati Omaleng meminta masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro tidak mencampuradukkan antara divestasi saham dengan perjuangan menuntut hak atas seluruh kekayaan alam yang telah diekspoitasi PT Freeport selama hampir 50 tahun beroperasi di Papua.
Dalam kesempatan itu, Bupati Omaleng meminta masyarakat kedua suku selaku pemilik hak ulayat atas area konsesi pertambangan PT Freeport mempersiapkan diri dalam mengelola dividen yang akan diterima.
Sementara itu EVP Human Resources PT Freeport Achmad Didi Ardianto mengatakan, perusahaannya akan mengalami kesulitan selama dua tahun ke depan akibat berkurangnya produksi tambang tembaga, emas, dan perak pascapenutupan operasi tambang terbuka Grasberg.
Didi mengatakan produksi tambang Freeport diperkirakan akan turun hingga 34 persen.
"Mulai tahun ini hingga tahun depan produksi Freeporttinggal separuh, bahkan kurang dari setengah (40 persen). Dua tahun ke depan kami akan mengalami kesulitan," ujar Didi di Kuala Kencana, belum lama ini.
Dengan kondisi seperti itu, katanya, kondisi keuangan perusahaan juga akan terbatas.
"Pemasukan pemerintah akan berkurang, tailing juga akan berkurang, akibatnya pendulang juga akan kekurangan sumber mata pencaharian," jelas Didi.
Manajemen PT Freeport diketahui telah melaporkan bahwa perusahaannya tidak akan membayar dividen kepada para pemegang saham.
"Kami mendengar informasi dari saudara bupati bahwa jatah saham Pemda Mimika akan dikelola BUMD. Boleh-bsaja, yang penting BUMD itu dikelola orang-orang yang tepat agar dividen yang diterima bisa diolah untuk memberikan keuntungan bagi pemda," kata Tokoh Masyarakat Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep Yopi Kilangin di Timika, Kamis.
Sesuai kesepakatan antara Pemerintah RI, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika, dari 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang dikuasai Pemerintah Indonesia, sebesar 10 persen dibagikan ke Papua.
Dari 10 persen itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika masing-masing menerima bagian tiga persen, sementara masyarakat adat (Suku Amungme dan Kamoro) akan menerima bagian empat persen.
Beberapa hari lalu Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengundang para tokoh masyarakat Suku Amungme dan Kamoro ke Hotel Cenderawasih 66 Timika untuk menjelaskan tentang situasi terkini penguasaan saham PT Freeport Indonesia.
Pertemuan tersebut sekaligus mengklarifikasi sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro dalam pembahasan divestasi saham PT Freeport beberapa waktu lalu.
Bupati Omaleng meminta masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro tidak mencampuradukkan antara divestasi saham dengan perjuangan menuntut hak atas seluruh kekayaan alam yang telah diekspoitasi PT Freeport selama hampir 50 tahun beroperasi di Papua.
Dalam kesempatan itu, Bupati Omaleng meminta masyarakat kedua suku selaku pemilik hak ulayat atas area konsesi pertambangan PT Freeport mempersiapkan diri dalam mengelola dividen yang akan diterima.
Sementara itu EVP Human Resources PT Freeport Achmad Didi Ardianto mengatakan, perusahaannya akan mengalami kesulitan selama dua tahun ke depan akibat berkurangnya produksi tambang tembaga, emas, dan perak pascapenutupan operasi tambang terbuka Grasberg.
Didi mengatakan produksi tambang Freeport diperkirakan akan turun hingga 34 persen.
"Mulai tahun ini hingga tahun depan produksi Freeporttinggal separuh, bahkan kurang dari setengah (40 persen). Dua tahun ke depan kami akan mengalami kesulitan," ujar Didi di Kuala Kencana, belum lama ini.
Dengan kondisi seperti itu, katanya, kondisi keuangan perusahaan juga akan terbatas.
"Pemasukan pemerintah akan berkurang, tailing juga akan berkurang, akibatnya pendulang juga akan kekurangan sumber mata pencaharian," jelas Didi.
Manajemen PT Freeport diketahui telah melaporkan bahwa perusahaannya tidak akan membayar dividen kepada para pemegang saham.