Biak (ANTARA News Papua) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengakui adanya kenaikan harga tiket pesawat udara sangat mempengaruhi beban anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019.
"Dampak dari adanya peningkatan harga tiket tujuan Biak-Jakarta yang biasanya dibawah Rp4 juta naik menjadi hingga diatas Rp5 juta akan menambah biaya perjalanan dinas pemerintah," ujar Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak, Selasa.
Ia mengakui dampak adanya kenaikan tiket pesawat sejak beberapa bulan terakhir ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan udara.
Tetapi aparatur pemerintah yang rutin melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, menurutnya, sangat merasakan dampak peningkatan harga tiket karena harus menambah beban anggaran pemerintah.
"Para kepala daerah bupati/walikota di Provinsi Papua akan membahas masalah kenaikan tiket dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan, DPR RI serta pihak maskapai sebagai penyedia layanan jasa penerbangan udara di Indonesia," kata Herry Naap menanggapi kenaikan harga tiket angkutan pesawat udara.
Dia menyebut jasa layanan angkutan penerbangan udara di wilayah Papua sangat vital untuk berpergian ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua maupun ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kenaikan tiket pesawat bagi Pemkab Biak Numfor juga sangat dirasakan langsung karena harus menggangarkan ulang dana perjalanan dinas.
"Saya sudah minta kadis perhubungan untuk menjadwalkan pertemuan dengan perusahaan penyedia jasa penerbangan udara, ya ini akan menjadi bahan informasi bagi pemkab Biak Numfor," katanya.
Hingga, Selasa, pelayanan angkutan udara di bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak masih lancar sesuai dengan jadwal penerbangan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
"Dampak dari adanya peningkatan harga tiket tujuan Biak-Jakarta yang biasanya dibawah Rp4 juta naik menjadi hingga diatas Rp5 juta akan menambah biaya perjalanan dinas pemerintah," ujar Pelaksana Tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak, Selasa.
Ia mengakui dampak adanya kenaikan tiket pesawat sejak beberapa bulan terakhir ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan udara.
Tetapi aparatur pemerintah yang rutin melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, menurutnya, sangat merasakan dampak peningkatan harga tiket karena harus menambah beban anggaran pemerintah.
"Para kepala daerah bupati/walikota di Provinsi Papua akan membahas masalah kenaikan tiket dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan, DPR RI serta pihak maskapai sebagai penyedia layanan jasa penerbangan udara di Indonesia," kata Herry Naap menanggapi kenaikan harga tiket angkutan pesawat udara.
Dia menyebut jasa layanan angkutan penerbangan udara di wilayah Papua sangat vital untuk berpergian ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua maupun ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kenaikan tiket pesawat bagi Pemkab Biak Numfor juga sangat dirasakan langsung karena harus menggangarkan ulang dana perjalanan dinas.
"Saya sudah minta kadis perhubungan untuk menjadwalkan pertemuan dengan perusahaan penyedia jasa penerbangan udara, ya ini akan menjadi bahan informasi bagi pemkab Biak Numfor," katanya.
Hingga, Selasa, pelayanan angkutan udara di bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak masih lancar sesuai dengan jadwal penerbangan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.