Jayapura (ANTARA News Papua) - Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Papua mendukung bila pembangunan jalan transPapua di daerah yang dianggap rawan dilakukan oleh TNI.
Ketua Umum Gapensi Papua Rudy Waromi, di Jayapura, Papua, Rabu, memandang hal tersebut merupakan langkah yang tepat bila melihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Nduga yang menelan korban nyawa belasan orang.
Hanya saja, ia mengingatkan tidak semua titik jalan transPapua masuk dalam kategori rawan, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan oleh para kontraktor, terutama para pengusaha lokal.
"Menurut saya untuk menjaga keamanan bolehlah, tapi tidak usah semua (dilakukan TNI), kan di situ ada anggota (Gapensi) yang mampu mengerjakan," ujarnya.
Rudy menilai pengusaha lokal memiliki keunggulan dari sisi kedekatan budaya saat dipercaya mengerjakan proyek jalan Trans Papua. Karenanya ia meminta "stakeholders" yang melelangkan pekerjaan itu dapat mempertimbangkan hal tersebut.
"Sempat ada masukan dari Ketua BPC Gapensi Nduga bahwa kepala balai juga bisa memberdayakan mereka karena mereka bisa merangkul masyarakat lokal. Kalau TNI yang kerja mungkin masyarakat lokal akan menjauh," kata dia.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 500-an personil TNI akan dilibatkatkan dalam proses pengerjaan proyek jalan Trans Papua lanjutan, pasca kekerasan pekerja Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pada awal Desember 2018.
Pada 2 Desember 2018 terjadi aksi penembakan kepada para pekerja Jalan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya.
Ketua Umum Gapensi Papua Rudy Waromi, di Jayapura, Papua, Rabu, memandang hal tersebut merupakan langkah yang tepat bila melihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Nduga yang menelan korban nyawa belasan orang.
Hanya saja, ia mengingatkan tidak semua titik jalan transPapua masuk dalam kategori rawan, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan oleh para kontraktor, terutama para pengusaha lokal.
"Menurut saya untuk menjaga keamanan bolehlah, tapi tidak usah semua (dilakukan TNI), kan di situ ada anggota (Gapensi) yang mampu mengerjakan," ujarnya.
Rudy menilai pengusaha lokal memiliki keunggulan dari sisi kedekatan budaya saat dipercaya mengerjakan proyek jalan Trans Papua. Karenanya ia meminta "stakeholders" yang melelangkan pekerjaan itu dapat mempertimbangkan hal tersebut.
"Sempat ada masukan dari Ketua BPC Gapensi Nduga bahwa kepala balai juga bisa memberdayakan mereka karena mereka bisa merangkul masyarakat lokal. Kalau TNI yang kerja mungkin masyarakat lokal akan menjauh," kata dia.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 500-an personil TNI akan dilibatkatkan dalam proses pengerjaan proyek jalan Trans Papua lanjutan, pasca kekerasan pekerja Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pada awal Desember 2018.
Pada 2 Desember 2018 terjadi aksi penembakan kepada para pekerja Jalan Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya.