Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait dengan pengoperasian kereta bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI) di areal perusahaan tambang milik Amerika Serikat tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Jumat mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua terkait pembentukan tim khusus tersebut.
"Kami akan turun ke areal tambang Freeport sekaligus melihat kondisi nyata operasi kereta bawah tanah bersama tim khusus yang akan segera dibentuk ini," katanya.
Menurut Hery, pasalnya, kereta bawah tanah milik Freeport ini telah beroperasi sejak 2015 namun hingga kini belum menyampaikan izinnya kepada Pemprov Papua.
"Kami khawatir pengoperasian kereta bawah tanah ini justru mengganggu kelestarian lingkungan hidup, apalagi berada di kawasan Taman Nasional Lorenzt," ujarnya.
Dia menjelaskan bahkan dikhawatirkan aktifitas Freeport di bawah tanah dapat menenggelamkan kawasan tersebut, pasalnya, operasi kereta bawah tanah di areal perusahaan tambang milik Amerika Serikat meliputi empat titik yang berbentuk seperti spiral di mana telah menjangkau dan memiliki panjang ratusan kilo.
"Jadi Gubernur Papua Lukas Enembe selain menolak izin perluasan lahan tambang Freeport seluas 1000 hektar, sejak 2018 juga belum memberikan izin operasi kereta bawah tanah milik perusahaan tambang Amerika Serikat ini," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti kereta bawah tanah milik Freeport tersebut digunakan untuk apa saja atau mengangkut material apa.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Jumat mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua terkait pembentukan tim khusus tersebut.
"Kami akan turun ke areal tambang Freeport sekaligus melihat kondisi nyata operasi kereta bawah tanah bersama tim khusus yang akan segera dibentuk ini," katanya.
Menurut Hery, pasalnya, kereta bawah tanah milik Freeport ini telah beroperasi sejak 2015 namun hingga kini belum menyampaikan izinnya kepada Pemprov Papua.
"Kami khawatir pengoperasian kereta bawah tanah ini justru mengganggu kelestarian lingkungan hidup, apalagi berada di kawasan Taman Nasional Lorenzt," ujarnya.
Dia menjelaskan bahkan dikhawatirkan aktifitas Freeport di bawah tanah dapat menenggelamkan kawasan tersebut, pasalnya, operasi kereta bawah tanah di areal perusahaan tambang milik Amerika Serikat meliputi empat titik yang berbentuk seperti spiral di mana telah menjangkau dan memiliki panjang ratusan kilo.
"Jadi Gubernur Papua Lukas Enembe selain menolak izin perluasan lahan tambang Freeport seluas 1000 hektar, sejak 2018 juga belum memberikan izin operasi kereta bawah tanah milik perusahaan tambang Amerika Serikat ini," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti kereta bawah tanah milik Freeport tersebut digunakan untuk apa saja atau mengangkut material apa.