Biak (ANTARA News Papua) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendorong 38 satuan kerja vertikal (satker) untuk mempercepat realisasi anggaran sesuai dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2019 sebesar Rp1,376 triliun.
"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan KPPN dengan pimpinan 38 satker di Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa mempercepat serapan anggaran pemerintah tahun 2019," ujar Kepala KPPN Biak A.Okalaksana Sadikin di Biak, Kamis.
Ia mengakui untuk serapan anggaran satuan vertikal tahun 2018 untuk Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai di atas 92 persen.
Tingginya jumlah serapan anggaran 2018 memberikan dampak positif untuk kegiatan perekonomian warga di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
Besarnya serapan anggaran 2018 di satker vertikal Biak-Supiori, menurut Okalaksana, karena adanya koordinasi kerja yang baik antara KPPN dengan para pimpinan satuan kerja vertikal.
Okalaksana berharap dengan adanya rapat evaluasi dan koordinasi dilakukan KPPN diharapkan serapan anggaran pemerintah dapat mencapai 100 persen di 38 satuan kerja.
"Jajaran KPPN Biak akan memberikan pendampingan setiap satker untuk mewujudkan percepatan reaiasi anggaran 2019," ujarnya.
Berdasarkan data, anggaran 2019 mencapai Rp1,376 triliun dengan rincian untuk satker vertikal sebesar Rp813,5 miliar dan dana transfer DAK fisik dan dana desa mencapai Rp563 miliar.
"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan KPPN dengan pimpinan 38 satker di Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa mempercepat serapan anggaran pemerintah tahun 2019," ujar Kepala KPPN Biak A.Okalaksana Sadikin di Biak, Kamis.
Ia mengakui untuk serapan anggaran satuan vertikal tahun 2018 untuk Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai di atas 92 persen.
Tingginya jumlah serapan anggaran 2018 memberikan dampak positif untuk kegiatan perekonomian warga di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
Besarnya serapan anggaran 2018 di satker vertikal Biak-Supiori, menurut Okalaksana, karena adanya koordinasi kerja yang baik antara KPPN dengan para pimpinan satuan kerja vertikal.
Okalaksana berharap dengan adanya rapat evaluasi dan koordinasi dilakukan KPPN diharapkan serapan anggaran pemerintah dapat mencapai 100 persen di 38 satuan kerja.
"Jajaran KPPN Biak akan memberikan pendampingan setiap satker untuk mewujudkan percepatan reaiasi anggaran 2019," ujarnya.
Berdasarkan data, anggaran 2019 mencapai Rp1,376 triliun dengan rincian untuk satker vertikal sebesar Rp813,5 miliar dan dana transfer DAK fisik dan dana desa mencapai Rp563 miliar.