Jayapura (ANTARA) - Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menganggap wajar jika pihak mana pun hendak berkunjung ke Papua, termasuk Komisi Tinggi HAM PBB.
"Saya kira siapa pun yang berkunjung ke Papua, itu hal yang wajar," katanya di Kota Jayapura, Jumat, menjawab pertanyaan terkait rencana kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua.
Ia menegaskan siapa pun yang datang ke Papua tidak akan masalah, karena TNI dan Polri telah mempunyai mekanisme dalam mengamankan negara, apalagi mengamankan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
"Tidak mengganggu, karena TNI dan Polri sudah punya sistem untuk mengamankan pemilu," katanya.
Mengenai daerah yang dianggap penting untuk diantisipasi terkait keamanannya, Pangdam mengatakan hal itu sudah pasti menjadi perhatian.
"Itu pasti. Ada beberapa daerah yang beberapa waktu lalu kami sudah berkumpul dengan pemangku kepentingan, dan akan kita siasati bersama. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait di kegiatan pemilu," katanya.
Pangdam mengklaim bahwa TNI siap membantu Polri dalam melakukan pengamanan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi pada April 2019.
"Tentunya siap membantu Polri dan kami tetap menunggu permintaan bantuan itu supaya ada dasarnya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua dan melihat kondisi di provinsi di Indonesia tersebut.
"Pemerintah RI tetap komitmen mengundang KT HAM yang akan diwakili oleh pejabat di kantor regionalnya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua," kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (30/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI Hasan Kleib menanggapi berita yang beredar bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua.
"Saya kira siapa pun yang berkunjung ke Papua, itu hal yang wajar," katanya di Kota Jayapura, Jumat, menjawab pertanyaan terkait rencana kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua.
Ia menegaskan siapa pun yang datang ke Papua tidak akan masalah, karena TNI dan Polri telah mempunyai mekanisme dalam mengamankan negara, apalagi mengamankan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
"Tidak mengganggu, karena TNI dan Polri sudah punya sistem untuk mengamankan pemilu," katanya.
Mengenai daerah yang dianggap penting untuk diantisipasi terkait keamanannya, Pangdam mengatakan hal itu sudah pasti menjadi perhatian.
"Itu pasti. Ada beberapa daerah yang beberapa waktu lalu kami sudah berkumpul dengan pemangku kepentingan, dan akan kita siasati bersama. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait di kegiatan pemilu," katanya.
Pangdam mengklaim bahwa TNI siap membantu Polri dalam melakukan pengamanan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi pada April 2019.
"Tentunya siap membantu Polri dan kami tetap menunggu permintaan bantuan itu supaya ada dasarnya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua dan melihat kondisi di provinsi di Indonesia tersebut.
"Pemerintah RI tetap komitmen mengundang KT HAM yang akan diwakili oleh pejabat di kantor regionalnya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua," kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (30/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI Hasan Kleib menanggapi berita yang beredar bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua.