Wamena (ANTARA News Papua) - Sejumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengancam melakukan boikot Ujian Nasional jika insentif mereka masih menjadi tarik ulur antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemkab.
Seorang guru SMA Negeri 1 Wamena, Jordan Tabuni, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu, mengatakan insentif mereka untuk tiga triwulan belum diterima dan tidak ada kejelasan dari pemerintah.
"Kami sepakat akan melakukan rapat di SMA Negeri 1 Wamena untuk rencana melakukan boikot terhadap Ujian Nasional. Kami ingin dari provinsi atau Bupati Jayawijaya turun sendiri untuk melihat keluhan ini," katanya.
Ia mengatakan sebelumnya dari hasil demonstrasi guru-guru di Jayapura, Gubernur Papua telah mengeluarkan SK agar pembayaran insentif dilakukan oleh pemkab/pemkot.
Tetapi, saat para guru di Jayawijaya mendatangi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jayawijaya, mereka menyatakan, bahwa tidak bertanggungjawab untuk membayarkan insentif guru.
"SK Gubernur Nomor 28, insentif itu harus diselesaikan oleh Pemkab/Pemkot di Papua. Beberapa ?kabupaten dan kota sudah dibayarkan, sementara masih ada tujuh Kabupaten belum. Jayawijaya dianggap sudah dibayarkan, padahal kami baru menerima satu triwulan," katanya.
Ia menambahkan, rapat para guru SMA dan SMK terkait rencana boikot akan dilakukan pada Senin(11/2)
"Untuk SMA yang ada dalam kota, jumlahnya ada 10. Kalau ditambah dengan yang ada di luar Kota Wamena ada 15 SMA dan SMK," katanya.
Seorang guru SMA Negeri 1 Wamena, Jordan Tabuni, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu, mengatakan insentif mereka untuk tiga triwulan belum diterima dan tidak ada kejelasan dari pemerintah.
"Kami sepakat akan melakukan rapat di SMA Negeri 1 Wamena untuk rencana melakukan boikot terhadap Ujian Nasional. Kami ingin dari provinsi atau Bupati Jayawijaya turun sendiri untuk melihat keluhan ini," katanya.
Ia mengatakan sebelumnya dari hasil demonstrasi guru-guru di Jayapura, Gubernur Papua telah mengeluarkan SK agar pembayaran insentif dilakukan oleh pemkab/pemkot.
Tetapi, saat para guru di Jayawijaya mendatangi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jayawijaya, mereka menyatakan, bahwa tidak bertanggungjawab untuk membayarkan insentif guru.
"SK Gubernur Nomor 28, insentif itu harus diselesaikan oleh Pemkab/Pemkot di Papua. Beberapa ?kabupaten dan kota sudah dibayarkan, sementara masih ada tujuh Kabupaten belum. Jayawijaya dianggap sudah dibayarkan, padahal kami baru menerima satu triwulan," katanya.
Ia menambahkan, rapat para guru SMA dan SMK terkait rencana boikot akan dilakukan pada Senin(11/2)
"Untuk SMA yang ada dalam kota, jumlahnya ada 10. Kalau ditambah dengan yang ada di luar Kota Wamena ada 15 SMA dan SMK," katanya.