Jayapura (ANTARA News Papua) - Pemerintah Provinsi Papua mengklaim mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) saat diundang KPK bersama empat provinsi lainnya mengikuti rapat koordinasi atau "kick off meeting".
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin mengatakan pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di mana selain Bumi Cenderawasih dihadiri juga Riau, Sulawesi Barat Kalimantan Timur dan Tengah.
"Dalam pertemuan tersebut, KPK mengapresiasi rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam yang meliputi kehutanan, lingkungan pertambangan, perikanan dan kelautan yang dilakukan Provinsi Papua," katanya.
Menurut Hery, dalam arahan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Papua yang selama ini telah melakukan rencana aksi dengan baik.
"Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Papua terutama dalam menegakkan hak-hak dan potensi, termasuk bagaimana gubernur tidak memberikan rekomendasi terhadap permohonan dari Freeport maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang pemberian 1000 hektar penambahan lahan pertambangan," ujarnya.
Dia menjelaskan banyak hal lain yang telah dilakukan seperti bagaimana menjaga semua potensi yang selama ini tidak ada satupun pemimpin yang berani menegakkan lingkungan, oleh sebab itu, KPK memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
"Di mana kemajuan rencana aksi yang sangat populis dan frontal tersebut bertujuan untuk menjaga potensi sumber daya alam milik Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya tidak bermaksud mengurangi kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi di era kepemimpinan kini, semua pihak harus maju menjaga potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin mengatakan pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di mana selain Bumi Cenderawasih dihadiri juga Riau, Sulawesi Barat Kalimantan Timur dan Tengah.
"Dalam pertemuan tersebut, KPK mengapresiasi rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam yang meliputi kehutanan, lingkungan pertambangan, perikanan dan kelautan yang dilakukan Provinsi Papua," katanya.
Menurut Hery, dalam arahan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Papua yang selama ini telah melakukan rencana aksi dengan baik.
"Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Papua terutama dalam menegakkan hak-hak dan potensi, termasuk bagaimana gubernur tidak memberikan rekomendasi terhadap permohonan dari Freeport maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang pemberian 1000 hektar penambahan lahan pertambangan," ujarnya.
Dia menjelaskan banyak hal lain yang telah dilakukan seperti bagaimana menjaga semua potensi yang selama ini tidak ada satupun pemimpin yang berani menegakkan lingkungan, oleh sebab itu, KPK memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
"Di mana kemajuan rencana aksi yang sangat populis dan frontal tersebut bertujuan untuk menjaga potensi sumber daya alam milik Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya tidak bermaksud mengurangi kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi di era kepemimpinan kini, semua pihak harus maju menjaga potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.