Wamena (ANTARA News Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua meminta guru SMA dan SMK bersabar terkait pembayaran insentif yang belum dilakukan dalam tiga triwulan.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanis Walilo di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pembayaran belum dilakukan karena kewenangan untuk mengatur guru SMA/SMK telah dilimpahkan ke provinsi.
Yohanis mengatakan Pemerintah Jayawijaya baru saja menerima surat dari gubernur, yang memerintahkan untuk insentif guru SMA/SMK dibayarkan oleh pemerintah kabupaten.
"Kita harus bahas dahulu karena surat gubernur baru turun, dan kalau dibilang tiga bulan tidak kita bayar, memang kita belum bayar karena kemarin semuanya itu kita berikan kepada provinsi," katanya.
Ia mengatakan pada pembahasan APBD Jayawijaya 2019, yang dimasukkan adalah tunjangan perbaikan penghasilan pegawai atau hak ASN Jayawijaya, dan tidak termasuk gaji serta insentif guru SMA/SMK karena mereka sudah berada di bawah kewenangan provinsi.
"Nanti dibahas dahulu (terkait insentif guru SMA/SMK) dan kita lihat anggarannya, karena sebelumnya tidak pernah direncanakan, sebab dianggap dengan penyerahan tugas itu (SMA/SMK ke provinsi), seluruhnya baik perangkat maupun pembiayaan adalah provinsi," katanya.
Yohanis Walilo mengimbau guru SMA/SMK tetap melaksanakan tugas tanpa melakukan boikot Ujian Nasiona, sebab pemerintah pasti akan membayarkan hak guru-guru tersebut.
"Kalau kalian menuntut dengan membuat aksi sekalipun, jawaban kami adalah masih bahas. Jadi sebaikannya guru-guru sabar karena pasti akan ada jalan keluar untuk mereka punya insentif yang belum dibayarkan," katanya.
Sebelumnya, guru SMA/SMK di Jayawijaya berencana melakukan pertemuan pada Senin, (11/2) di SMA Negeri 1 Wamena terkait rencana boikot ujuan nasional akibat mereka belum menerima insentif.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanis Walilo di Wamena Ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pembayaran belum dilakukan karena kewenangan untuk mengatur guru SMA/SMK telah dilimpahkan ke provinsi.
Yohanis mengatakan Pemerintah Jayawijaya baru saja menerima surat dari gubernur, yang memerintahkan untuk insentif guru SMA/SMK dibayarkan oleh pemerintah kabupaten.
"Kita harus bahas dahulu karena surat gubernur baru turun, dan kalau dibilang tiga bulan tidak kita bayar, memang kita belum bayar karena kemarin semuanya itu kita berikan kepada provinsi," katanya.
Ia mengatakan pada pembahasan APBD Jayawijaya 2019, yang dimasukkan adalah tunjangan perbaikan penghasilan pegawai atau hak ASN Jayawijaya, dan tidak termasuk gaji serta insentif guru SMA/SMK karena mereka sudah berada di bawah kewenangan provinsi.
"Nanti dibahas dahulu (terkait insentif guru SMA/SMK) dan kita lihat anggarannya, karena sebelumnya tidak pernah direncanakan, sebab dianggap dengan penyerahan tugas itu (SMA/SMK ke provinsi), seluruhnya baik perangkat maupun pembiayaan adalah provinsi," katanya.
Yohanis Walilo mengimbau guru SMA/SMK tetap melaksanakan tugas tanpa melakukan boikot Ujian Nasiona, sebab pemerintah pasti akan membayarkan hak guru-guru tersebut.
"Kalau kalian menuntut dengan membuat aksi sekalipun, jawaban kami adalah masih bahas. Jadi sebaikannya guru-guru sabar karena pasti akan ada jalan keluar untuk mereka punya insentif yang belum dibayarkan," katanya.
Sebelumnya, guru SMA/SMK di Jayawijaya berencana melakukan pertemuan pada Senin, (11/2) di SMA Negeri 1 Wamena terkait rencana boikot ujuan nasional akibat mereka belum menerima insentif.