Timika (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, meminta BRI cabang Timika untuk terbuka terkait dengan data-data peserta program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Mimika 2019.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Mimika Yulita Kudiai, di Timika, Senin, mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui terkait data peserta PKH di Mimika tahun 2018-2019 setelah penyaluran melalui BRI.
Misalnya tentang berapa banyak peserta yang bisa memanfaatkan program tersebut atau yang sama sekali tidak dapat memanfaatkannya lantaran keterbatasan fasilitas dan akses ke bank.
"Kami sudah pernah menyurat ke BRI terkait data tetapi tidak ada balasan dari mereka," ujarnya.
Menurut Yulita, pihak BRI sebagai pemenang tender bank penyalur PKH seharusnya selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Mimika terkait dengan informasi untuk mendukung laporan Dinsos ke Kemensos.
Selain itu, kata Yulita, Dinsos sebagai pengawas jalannya PKH di Mimika juga dengan data yang dimiliki bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya program tersebut sehingga semua peserta dapat merasakan manfaat program tersebut.
Salah satu hal yang disoroti Dinsos Mimika ?terkait peserta PKH yang tinggal di distrik pedalaman yang tempat mereka tidak ada Bank BRI.
Untuk itu, perlu biaya lebih untuk sampai di kota agar bisa mencairkan dana PkH mengingat wilayah dan medan yang cukup sulit.
"Kami mendapat keluhan dari masyarakat terkait penyakuran dana PKH yang mana peserta tidak bisa mencairkan dana tersebut lantaran kesulitan akses transportasi ke BRI terdekat, seperti masyarakat penerima manfaat di wilayah distrik Tembagapura dan distrik lain di pesisir pantai.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Mimika Yulita Kudiai, di Timika, Senin, mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui terkait data peserta PKH di Mimika tahun 2018-2019 setelah penyaluran melalui BRI.
Misalnya tentang berapa banyak peserta yang bisa memanfaatkan program tersebut atau yang sama sekali tidak dapat memanfaatkannya lantaran keterbatasan fasilitas dan akses ke bank.
"Kami sudah pernah menyurat ke BRI terkait data tetapi tidak ada balasan dari mereka," ujarnya.
Menurut Yulita, pihak BRI sebagai pemenang tender bank penyalur PKH seharusnya selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Mimika terkait dengan informasi untuk mendukung laporan Dinsos ke Kemensos.
Selain itu, kata Yulita, Dinsos sebagai pengawas jalannya PKH di Mimika juga dengan data yang dimiliki bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya program tersebut sehingga semua peserta dapat merasakan manfaat program tersebut.
Salah satu hal yang disoroti Dinsos Mimika ?terkait peserta PKH yang tinggal di distrik pedalaman yang tempat mereka tidak ada Bank BRI.
Untuk itu, perlu biaya lebih untuk sampai di kota agar bisa mencairkan dana PkH mengingat wilayah dan medan yang cukup sulit.
"Kami mendapat keluhan dari masyarakat terkait penyakuran dana PKH yang mana peserta tidak bisa mencairkan dana tersebut lantaran kesulitan akses transportasi ke BRI terdekat, seperti masyarakat penerima manfaat di wilayah distrik Tembagapura dan distrik lain di pesisir pantai.