Asmat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, menggelar pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) dengan melibatkan para kepala instansi daerah setempat.
Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Asmat di Agats pada Sabtu (16/3) itu dibuka Asisten III Syamsul Agas.
Pelatihan dan ujian tersebut diberikan Kasubid Pemantuan dan Evaluasi Direktorat Pusdiklat LKPP RI Heldi Yudiyatna, dan Kasubag Keuangan dan Perlengkapan BPKAD Papua Joni Hartana.
Asisten III Setda Asmat Syamsul Agas mengharapkan para kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran bisa memahami tugas dan wewenangnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Seperti menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi PBJ dan menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal,” kata Syamsul.
Diharapkan juga kewenangan dan tugas pengguna anggaran dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk pengelolaan APBN dan APBS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Ini sesuai ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujarnya.
Syamsul mengatakan bahwa pemerintah setempat mendukung penerapan regulasi tersebut guna memaksimalkan penyerapan anggaran dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Asmat.
“PBJP mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah,” kata dia. (*/adv)
Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Asmat di Agats pada Sabtu (16/3) itu dibuka Asisten III Syamsul Agas.
Pelatihan dan ujian tersebut diberikan Kasubid Pemantuan dan Evaluasi Direktorat Pusdiklat LKPP RI Heldi Yudiyatna, dan Kasubag Keuangan dan Perlengkapan BPKAD Papua Joni Hartana.
Asisten III Setda Asmat Syamsul Agas mengharapkan para kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran bisa memahami tugas dan wewenangnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Seperti menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi PBJ dan menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal,” kata Syamsul.
Diharapkan juga kewenangan dan tugas pengguna anggaran dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk pengelolaan APBN dan APBS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Ini sesuai ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujarnya.
Syamsul mengatakan bahwa pemerintah setempat mendukung penerapan regulasi tersebut guna memaksimalkan penyerapan anggaran dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Asmat.
“PBJP mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah,” kata dia. (*/adv)