Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada Senin, (15/4) menyerahkan dua ratus lebih sertifikat tanah gratis yang merupakan program Presiden Joko Widodo.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan masyarakat Distrik Wamena dan Distrik Hubikiak menyampaikan terima kasih kepada presiden atas program sertifikat tanah gratis yang diterima.
"Distrik Wamena ada 157 dan Hubikiak 140. Luas tanah dari sertifikat itu tergantung data yang masuk ke pertanahan. Bapak presiden mengarahkan untuk biaya sertifikatnya menjadi beban pemerintah pusat," katanya.
Pemerintah mengharapkan sertifikat-sertifikat yang diterima itu mempermudah masyarakat dalam mendapat izin membangun bangunan, sebab satu syarat mendirikan bangunan adalah memiliki sertifikat tanah.
"Sertifikat yang lagi dalam proses, tahun ini ada sekitar 1.000 lebih. Itu di Distrik Napua yang warganya hampir semua aktif mengurus sertifikat tanah," katanya.
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Nico Mandowen, tidak banyak warga Jayawijaya yang antusias memanfaatkan program presiden itu.
"Tetapi ada di beberapa daerah yang kepala distriknya aktif mendorong warganya untuk membuat sertifikat program Presiden, misalnya Distrik Napua," katanya.
Kantor Badan Pertanahan Nasional Jayawijaya yang membawahi delapan kabupaten itu melakukan sosialisasi melalui RRI agar masyarakat memanfaatkan sertifikat gratis tersebut.
"Tahun ini kita diberi jatah dari Presiden 1.550 sertifikat. Kalau tahun 2017 itu 200 bidang, terus 2018 sebanyak 500 bidang," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan masyarakat Distrik Wamena dan Distrik Hubikiak menyampaikan terima kasih kepada presiden atas program sertifikat tanah gratis yang diterima.
"Distrik Wamena ada 157 dan Hubikiak 140. Luas tanah dari sertifikat itu tergantung data yang masuk ke pertanahan. Bapak presiden mengarahkan untuk biaya sertifikatnya menjadi beban pemerintah pusat," katanya.
Pemerintah mengharapkan sertifikat-sertifikat yang diterima itu mempermudah masyarakat dalam mendapat izin membangun bangunan, sebab satu syarat mendirikan bangunan adalah memiliki sertifikat tanah.
"Sertifikat yang lagi dalam proses, tahun ini ada sekitar 1.000 lebih. Itu di Distrik Napua yang warganya hampir semua aktif mengurus sertifikat tanah," katanya.
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Nico Mandowen, tidak banyak warga Jayawijaya yang antusias memanfaatkan program presiden itu.
"Tetapi ada di beberapa daerah yang kepala distriknya aktif mendorong warganya untuk membuat sertifikat program Presiden, misalnya Distrik Napua," katanya.
Kantor Badan Pertanahan Nasional Jayawijaya yang membawahi delapan kabupaten itu melakukan sosialisasi melalui RRI agar masyarakat memanfaatkan sertifikat gratis tersebut.
"Tahun ini kita diberi jatah dari Presiden 1.550 sertifikat. Kalau tahun 2017 itu 200 bidang, terus 2018 sebanyak 500 bidang," katanya.