Timika (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Daerah Papua mengantisipasi potensi konflik saat penetapan kursi legislatif DPRP dan DPRD pada 29 kabupaten/kota maupun putusan Mahkamah Konstitusi baik terhadap sengketa Pilpres maupun sengketa Pemilu Legislatif 2019.
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, di Timika, Selasa, mengatakan seluruh komponen masyarakat Papua mengharapkan situasi kamtibmas di wilayah itu tetap kondusif dan tidak ada gangguan apa pun setelah keputusan MK terkait sengketa pilpres, sengketa Pemilu Legislatif 2019 hingga penetapan kursi legislatif.
"Dua agenda politik itu memungkinkan terjadi situasi yang kurang kondusif seperti yang terjadi lima tahun lalu, sehingga harus diwaspadai. Sejak awal pimpinan kami terus mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang damai ini. Kalau ada ketidakpuasan, salurkan itu melalui jalur hukum, bukan dengan cara memobilisasi pendukung," kata Kombes Kamal.
Ia meminta semua parpol maupun caleg dan para pemuka masyarakat Papua agar mengambil hikmah dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi lima tahun lalu setelah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dimana pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan lembaga penyelenggara pemilu melakukan mobilisasi massa hingga memicu konflik.
Mekanisme penyelesaian seperti itu, demikian Kombes Kamal, justru merugikan semua pihak, termasuk akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warga.
"Hendaknya masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan yang justru merugikan banyak orang. Kami terus memantau perkembangan situasi di semua daerah baik saat keputusan MK terkait sengketa pilpres maupun keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol maupun caleg. Jangan sampai ini bisa memicu permasalahan baru," katanya pula.
Polda Papua didukung oleh jajaran TNI setempat, katanya, telah melakukan apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik yang terjadi.
Kombes Kamal juga mengharapkan setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua juga ikut menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh komponen warga setempat.
"Apalagi kita mau menyongsong penyelenggaraan PON 2020 di Provinsi Papua. Buktikan bahwa Papua itu aman, santun dan baik sehingga orang dari luar yang akan datang ke Papua tidak merasa was-was, takut dan terancam. Sejumlah kabupaten yang akan menjadi kota penyelenggara PON 2020 seperti Kota dan Kabupaten Jayapura, Timika, Wamena, Biak dan Merauke kondisi keamanannya harus benar-benar kondusif," kata Kombes Kamal.
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, di Timika, Selasa, mengatakan seluruh komponen masyarakat Papua mengharapkan situasi kamtibmas di wilayah itu tetap kondusif dan tidak ada gangguan apa pun setelah keputusan MK terkait sengketa pilpres, sengketa Pemilu Legislatif 2019 hingga penetapan kursi legislatif.
"Dua agenda politik itu memungkinkan terjadi situasi yang kurang kondusif seperti yang terjadi lima tahun lalu, sehingga harus diwaspadai. Sejak awal pimpinan kami terus mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang damai ini. Kalau ada ketidakpuasan, salurkan itu melalui jalur hukum, bukan dengan cara memobilisasi pendukung," kata Kombes Kamal.
Ia meminta semua parpol maupun caleg dan para pemuka masyarakat Papua agar mengambil hikmah dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi lima tahun lalu setelah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dimana pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan lembaga penyelenggara pemilu melakukan mobilisasi massa hingga memicu konflik.
Mekanisme penyelesaian seperti itu, demikian Kombes Kamal, justru merugikan semua pihak, termasuk akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warga.
"Hendaknya masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan yang justru merugikan banyak orang. Kami terus memantau perkembangan situasi di semua daerah baik saat keputusan MK terkait sengketa pilpres maupun keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol maupun caleg. Jangan sampai ini bisa memicu permasalahan baru," katanya pula.
Polda Papua didukung oleh jajaran TNI setempat, katanya, telah melakukan apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik yang terjadi.
Kombes Kamal juga mengharapkan setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua juga ikut menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh komponen warga setempat.
"Apalagi kita mau menyongsong penyelenggaraan PON 2020 di Provinsi Papua. Buktikan bahwa Papua itu aman, santun dan baik sehingga orang dari luar yang akan datang ke Papua tidak merasa was-was, takut dan terancam. Sejumlah kabupaten yang akan menjadi kota penyelenggara PON 2020 seperti Kota dan Kabupaten Jayapura, Timika, Wamena, Biak dan Merauke kondisi keamanannya harus benar-benar kondusif," kata Kombes Kamal.