Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Provinsi Papua, menghentikan sementara program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang rutin dilakukan beberapa tahun terakhir.
Kepala Bappeda Jayawijaya, Petrus Mahuze di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan PMTAS 2019 belum berjalan karena dana otonomi khusus (otsus) belum dicairkan.
"Kalau dana otsus turun itu pasti sudah jalan. Contoh 2 dan 3 tahun lalu kita jalan. Jadi sekarang ini terkait dengan kendala otus belum ada sehingga kita belum bisa lakukan itu," tambahnya.
Ia memastikan fokus program stimulan untuk memberikan gizi tambahan itu selalu berubah setiap tahun dan diambil beberapa sekolah secara acak.
"Besaran biaya untuk prgram itu, tahun kemarin rata-rata sekitar Rp1 miliar. Di situ kan ada pembelian peralatan masak, biaya untuk petugas yang masak, penyediaan bahan pangan lokal," jelasnya.
Petrus memprediksi pada tahun 2019 jumlah sekolah yang diterapkan PMTAS mengalami pengurangan karena hingga kini dana otsus belum dicairkan.
"Jadi misalnya kemarin kita tetapkan lima sampai 10 SD, mungkin kita bisa kurangi jumlah sekolahnya karena waktu untuk menjalankan program itu kurang," katanya.
Dari evaluasi beberapa tahun lalu terhadap program tersebut jumlah anak usia sekolah yang masuk sekolah bertambah.
"Setelah kita melakukan PMTAS, anak-anak sekolah tertarik untuk datang ke sekolah. Artinya dahulu murid yang sedikit datang ke sekolah karena kondisi mungkin tidak makan dan sebagainya, kini mereka datang ke sekolah," terangnya.
Pemkab mengharapkan pemerintah kampung mengalokasikan separuh dana kampung yang diterma untuk melanjutkan PMTAS di sekolah-sekolah yang pernah dijalankan program itu.
Kepala Bappeda Jayawijaya, Petrus Mahuze di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan PMTAS 2019 belum berjalan karena dana otonomi khusus (otsus) belum dicairkan.
"Kalau dana otsus turun itu pasti sudah jalan. Contoh 2 dan 3 tahun lalu kita jalan. Jadi sekarang ini terkait dengan kendala otus belum ada sehingga kita belum bisa lakukan itu," tambahnya.
Ia memastikan fokus program stimulan untuk memberikan gizi tambahan itu selalu berubah setiap tahun dan diambil beberapa sekolah secara acak.
"Besaran biaya untuk prgram itu, tahun kemarin rata-rata sekitar Rp1 miliar. Di situ kan ada pembelian peralatan masak, biaya untuk petugas yang masak, penyediaan bahan pangan lokal," jelasnya.
Petrus memprediksi pada tahun 2019 jumlah sekolah yang diterapkan PMTAS mengalami pengurangan karena hingga kini dana otsus belum dicairkan.
"Jadi misalnya kemarin kita tetapkan lima sampai 10 SD, mungkin kita bisa kurangi jumlah sekolahnya karena waktu untuk menjalankan program itu kurang," katanya.
Dari evaluasi beberapa tahun lalu terhadap program tersebut jumlah anak usia sekolah yang masuk sekolah bertambah.
"Setelah kita melakukan PMTAS, anak-anak sekolah tertarik untuk datang ke sekolah. Artinya dahulu murid yang sedikit datang ke sekolah karena kondisi mungkin tidak makan dan sebagainya, kini mereka datang ke sekolah," terangnya.
Pemkab mengharapkan pemerintah kampung mengalokasikan separuh dana kampung yang diterma untuk melanjutkan PMTAS di sekolah-sekolah yang pernah dijalankan program itu.