Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bersama Bank Papua mengelar sosialisasi transaksi keuangan nontunai kepada 70 bendahara gaji dari berbagai organisasi perangkat daerah sebagai implementasi reformasi birokrasi tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2019.
Asisten III Sekda Biak Andarias F.Lameky mengatakan sosialisasi ini diadakan untuk menindaklanjuti surat edaran Mendagri tentang transaksi nontunai di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
"Sosialisasi transaksi non tunai sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 910/1867/sj tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah,' ujar Andarias Lameky membuka sosialisasi tersebut.
Ia menyebut tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pengelola keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat memahami tentang apa itu transaksi keuangan non tunai.
Tujuan lain diadakan sosialisasi non tunai, menurut Andarias, agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab.
"Pemkab Biak Numfor mendorong pelaksanaan transaksi non tunai dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, menurut Andarias, sangat mendukung penuh dan akan menjalankan Surat Edaran Mendagri nomor 910/1867/sj tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Dia mengakui, dengan diterapkannya transaksi non tunai di lingkup Pemkab Biak Numfor nantinya akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
"Banyak manfaat yang nantinya diperoleh dalam pelaksanaan transaksi non tunai di daerah ini, di antaranya, transaksi akan lebih mudah, efisien, biaya tidak mahal, mudah dilacak, dapat menghapus praktek KKN dan pencucian uang," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Biak Lot L.Yensenem mengharapkan, melalui transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,berkontribusi terhadap penerimaan daerah, menggali potensi pemenerimaan serta memberi kemudahan transaksi pembayaran.
Lot mengajak seluruh para bendahara gaji lingkup Pemkab Biak Numfor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik agar nantinya dapat mengimplementasikan transaksi non tunai ke masing-masing OPD.
"Transaksi non tunai ini nantinya sangat bermanfaat bagi Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor karena dapat mencegah tindak pidana korupsi serta mempermudah bendahara dalam mengelola keuangan,"harapnya.
Lot mengakui, pemberlakuan transaksi non tunai akan membuat tata kelola keuangan menjadi lebih baik dan dapat mencegah tindak pidana korupsi.
Pelaksanaan sosialisasi transaksi non tunai kepada bendahara gaji di setiap OPD Pemkab Biak Numfor mendengarkan pemaparan materi transaksi keuangan disampaikan manajemen Bank Papua Biak dan tim divisi bisnis dan IT Bank Papua.
Asisten III Sekda Biak Andarias F.Lameky mengatakan sosialisasi ini diadakan untuk menindaklanjuti surat edaran Mendagri tentang transaksi nontunai di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
"Sosialisasi transaksi non tunai sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 910/1867/sj tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah,' ujar Andarias Lameky membuka sosialisasi tersebut.
Ia menyebut tujuan sosialisasi tersebut agar seluruh pengelola keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat memahami tentang apa itu transaksi keuangan non tunai.
Tujuan lain diadakan sosialisasi non tunai, menurut Andarias, agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab.
"Pemkab Biak Numfor mendorong pelaksanaan transaksi non tunai dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, menurut Andarias, sangat mendukung penuh dan akan menjalankan Surat Edaran Mendagri nomor 910/1867/sj tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi non tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Dia mengakui, dengan diterapkannya transaksi non tunai di lingkup Pemkab Biak Numfor nantinya akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
"Banyak manfaat yang nantinya diperoleh dalam pelaksanaan transaksi non tunai di daerah ini, di antaranya, transaksi akan lebih mudah, efisien, biaya tidak mahal, mudah dilacak, dapat menghapus praktek KKN dan pencucian uang," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Biak Lot L.Yensenem mengharapkan, melalui transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,berkontribusi terhadap penerimaan daerah, menggali potensi pemenerimaan serta memberi kemudahan transaksi pembayaran.
Lot mengajak seluruh para bendahara gaji lingkup Pemkab Biak Numfor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik agar nantinya dapat mengimplementasikan transaksi non tunai ke masing-masing OPD.
"Transaksi non tunai ini nantinya sangat bermanfaat bagi Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor karena dapat mencegah tindak pidana korupsi serta mempermudah bendahara dalam mengelola keuangan,"harapnya.
Lot mengakui, pemberlakuan transaksi non tunai akan membuat tata kelola keuangan menjadi lebih baik dan dapat mencegah tindak pidana korupsi.
Pelaksanaan sosialisasi transaksi non tunai kepada bendahara gaji di setiap OPD Pemkab Biak Numfor mendengarkan pemaparan materi transaksi keuangan disampaikan manajemen Bank Papua Biak dan tim divisi bisnis dan IT Bank Papua.