Timika (ANTARA) - Ketua Solidaritas Perempuan Papua di Kabupaten Mimika Ros Namsa Kabes meminta Pemda setempat lebih peduli dengan kehidupan warga asli Papua agar warga tidak terpapar dengan ideologi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kebijakan Otonomi Khusus diberikan kepada Papua atas perjuangan rakyat Papua. Tapi setelah dana Otsus turun, dana itu dikemanakan? Setiap hari Mama-mama Papua berjualan di pasar, panas, hujan, dalam keadaan hamil maupun gendong anak duduk bersila di tanah. Apakah bapak-bapak pejabat Pemda yang setiap hari lalu lalang dengan mobil dinas kaca gelap tidak sampai hati melihat mereka," kata Ros Kabes di Timika, Sabtu.
Ros Kabes meminta Pemda Papua meninjau kembali pemanfaatan atau alokasi dana Otsus agar tidak disalahgunakan bahkan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri.
"Dana Otsus itu untuk pemberdayaan orang asli Papua entah untuk pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat. Jangan dipakai untuk bangun gedung-gedung, bangun infrastruktur. Dana Otsus itu dipakai untuk memberdayakan orang asli Papua supaya dia tidak minta merdeka," kata Ros Kabes, putri salah satu guru perintis asal Maluku Tenggara yang bertugas di pesisir Mimika sejak tahun 1930-an.
Ros Kabes juga menyoroti kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai honor di lingkungan Pemkab Mimika yang kini didominasi oleh suku-suku non-Papua.
"Jabatan-jabatan strategis di Pemda Mimika itu hampir tidak ada yang diduduki oleh orang Amungme dan Kamoro. Pemda Mimika seharusnya setiap tahun mengirim anak-anak Amungme dan Kamoro untuk sekolah keluar supaya nantinya kursi yang seharusnya dia duduki tidak diisi oleh pendatang," katanya.
Ia sangat mengharapkan Pemda Mimika peduli pada anak-anak Papua, "Mengapa mereka suka mabuk-mabukan, mungkin ada sesuatu masalah sehingga mereka melampiaskan dengan cara-cara seperti itu," ujarnya.
Terhadap kondisi Papua terkini terkait maraknya peredaran minuman beralkohol di Timika yang memicu menjamurnya orang mabuk di pinggiran jalan, Ros Kabes meminta Pemda setempat bersama aparat kepolisian agar menindak tegas oknum-oknum penjual minuman memabukkan itu.
Ia juga berharap agar Pemda dan DPRD Mimika membuat peraturan daerah tentang perlindungan pedagang asli Papua yang berjualan pinang, sagu dan hasil kekayaan alam lokal.
"Tolong buat perda untuk melindungi orang asli Papua yang jualan pinang, jualan sagu. Jangan lagi pendatang yang jualan barang-barang itu, nanti pedagang lokal akan tergusur karena mereka tidak bisa bersaing dengan pendatang. Kalau semua diatur baik, tentu orang Papua juga tidak akan mau macam-macam.
Pemda, ujar dia, harus memikirkan nasib Mama-mama Papua yang berjualan, karena mereka inilah yang melahirkan generasi masa depan Papua. "Mama-mama Papua ini harus merasa bahwa mereka juga bagian penting dari negara ini," ujarnya menanggapi situasi Papua terkini.
"Kebijakan Otonomi Khusus diberikan kepada Papua atas perjuangan rakyat Papua. Tapi setelah dana Otsus turun, dana itu dikemanakan? Setiap hari Mama-mama Papua berjualan di pasar, panas, hujan, dalam keadaan hamil maupun gendong anak duduk bersila di tanah. Apakah bapak-bapak pejabat Pemda yang setiap hari lalu lalang dengan mobil dinas kaca gelap tidak sampai hati melihat mereka," kata Ros Kabes di Timika, Sabtu.
Ros Kabes meminta Pemda Papua meninjau kembali pemanfaatan atau alokasi dana Otsus agar tidak disalahgunakan bahkan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri.
"Dana Otsus itu untuk pemberdayaan orang asli Papua entah untuk pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat. Jangan dipakai untuk bangun gedung-gedung, bangun infrastruktur. Dana Otsus itu dipakai untuk memberdayakan orang asli Papua supaya dia tidak minta merdeka," kata Ros Kabes, putri salah satu guru perintis asal Maluku Tenggara yang bertugas di pesisir Mimika sejak tahun 1930-an.
Ros Kabes juga menyoroti kebijakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai honor di lingkungan Pemkab Mimika yang kini didominasi oleh suku-suku non-Papua.
"Jabatan-jabatan strategis di Pemda Mimika itu hampir tidak ada yang diduduki oleh orang Amungme dan Kamoro. Pemda Mimika seharusnya setiap tahun mengirim anak-anak Amungme dan Kamoro untuk sekolah keluar supaya nantinya kursi yang seharusnya dia duduki tidak diisi oleh pendatang," katanya.
Ia sangat mengharapkan Pemda Mimika peduli pada anak-anak Papua, "Mengapa mereka suka mabuk-mabukan, mungkin ada sesuatu masalah sehingga mereka melampiaskan dengan cara-cara seperti itu," ujarnya.
Terhadap kondisi Papua terkini terkait maraknya peredaran minuman beralkohol di Timika yang memicu menjamurnya orang mabuk di pinggiran jalan, Ros Kabes meminta Pemda setempat bersama aparat kepolisian agar menindak tegas oknum-oknum penjual minuman memabukkan itu.
Ia juga berharap agar Pemda dan DPRD Mimika membuat peraturan daerah tentang perlindungan pedagang asli Papua yang berjualan pinang, sagu dan hasil kekayaan alam lokal.
"Tolong buat perda untuk melindungi orang asli Papua yang jualan pinang, jualan sagu. Jangan lagi pendatang yang jualan barang-barang itu, nanti pedagang lokal akan tergusur karena mereka tidak bisa bersaing dengan pendatang. Kalau semua diatur baik, tentu orang Papua juga tidak akan mau macam-macam.
Pemda, ujar dia, harus memikirkan nasib Mama-mama Papua yang berjualan, karena mereka inilah yang melahirkan generasi masa depan Papua. "Mama-mama Papua ini harus merasa bahwa mereka juga bagian penting dari negara ini," ujarnya menanggapi situasi Papua terkini.