Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemuka agama meminta pemerintah untuk mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.
"Pemerintah harus profesional dalam mengurai masalah di Papua, pemerintah harus mengutamakan dialog, persuasif dan utamakan unsur kemanusiaan. Jangan langsung dengan pendekatan keamanan, kekerasan atau bedil. Harus dihindari itu," kata Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Jakarta, Senin.
PBNU bersama pemuka agama lain mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebhinekaan.
Pemerintah juga harus mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.
Selain itu Said Aqil juga meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh permasalahan yang ada di Papua, dia minta semua pihak ikut memberi kesejukan dalam kasus Papua.
Biro Papua PGI Ronald Rischardt mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan Papua pemerintah harus menunaikan kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, antara lain pembentukan Komisi HAM, pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.
Kelembangaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
"Pemerintah juga perlu mendengar suara-suara dari masyarakat Papua dalam pembangunan," kata dia.
"Pemerintah harus profesional dalam mengurai masalah di Papua, pemerintah harus mengutamakan dialog, persuasif dan utamakan unsur kemanusiaan. Jangan langsung dengan pendekatan keamanan, kekerasan atau bedil. Harus dihindari itu," kata Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Jakarta, Senin.
PBNU bersama pemuka agama lain mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebhinekaan.
Pemerintah juga harus mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.
Selain itu Said Aqil juga meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh permasalahan yang ada di Papua, dia minta semua pihak ikut memberi kesejukan dalam kasus Papua.
Biro Papua PGI Ronald Rischardt mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan Papua pemerintah harus menunaikan kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, antara lain pembentukan Komisi HAM, pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.
Kelembangaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
"Pemerintah juga perlu mendengar suara-suara dari masyarakat Papua dalam pembangunan," kata dia.