Jayapura (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai menyebutkan seluruh pasien korban demo anarkis yang berujung kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jawajiwa pada Senin (23/9) lalu, baik warga asli Papua maupun perantau mendapat jaminan pelayanan kesehatan dengan menggunakan biaya kesehatan dari Kartu Papua Sehat (KPS).
"Semua pasien korban demonstrasi yang berujung kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dibiayai oleh Kartu Papua Sehat (KPS), baik pasien asli Papua maupun pasien non Papua," kata Aloysius di Jayapura, Kamis.
Kartu Papua sehat adalah bentuk pelayanan publik dengan biaya kesehatan yang disediakan sebagai jaminan kesehatan khusus untuk semua orang asli Papua sebagaimana amanat UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
"Kategori pertama KPS, melayani orang asli Papua sesuai amanat UU otonomi khusus. Kedua, melayani kelompok peranakan (bapa atau mama berdarah Papua atau non Papua), mau orang barat ka, orang amber ka, tetap dilayani dalam KPS," kata dia.
Selanjutnya, kategori ketiga dalam KPS adalah kurang lebih lima persen paling tinggi dari total dana yang diterima dari instansi atau satuan kerja tersebut, bisa dibijaki oleh kepala SKPD untuk membantu saudara-saudara non Papua yang betul-betul tidak mampu.
"Isu yang beredar bahwa pasien korban demo rusuh Wamena tidak dipungut pembiayaannya, isu itu tidak benar, semua pasien yang berobat membayar. Pasien korban demo rusuh Wamena dibiayai oleh KPS," ujarnya.
Menurut dia, hingga kini sebanyak 15 pasien korban kerusuhan Wamena yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Beberapa rumah sakit lainnya di Jayapura seperti RS Dian Harapan, RSUD Abepura dan RS Bhayangkara hingga kini masih merawat pasien korban demo rusuh Wamena.
"Sejak kerusuhan Wamena pecah pada Senin (23/9) banyak sekali pasien yang dirujuk ke Jayapura, namun tidak hanya dirawat di RSUD Jayapura, mereka dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Jayapura," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengatakan, kebanyakan pasien korban demo yang masuk dan dirawat di RSUD Jayapura tergolong pasien parah, rata-rata pasien korban demo Wamena yang dirujuk tingkat keparahannya pada gangguan saraf.
"Hingga kini tim kesehatan yang kami kirim ke Wamena masih melakukan pelayanan kesehatan kepada warga korban demo, rencana Sabtu (5/10) besok akan ditarik kembali," mantan Kepala Puskesmas Koya ini.
Setelah ditarik ke Jayapura, kata Aloysius, para dokter interensik akan dipanggil dan dikirim ke Wamena untuk memberikan pelayanan kepada warga korban demo. Sejauh ini Dinas Kesehatan Papua sudah memanggil para dokter interensik itu dan memberikan arahan dan pada prinsipnya mereka siap.
"Ada sembilan dokter interensik yang akan kami turunkan ke Wamena bersama tenaga kesehatan di RSUD Wamena memberikan pelayanan kesehatan kepada warga korban demo," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9), merenggut puluhan nyawa, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di kabupaten itu juga rusak dan dibakar oleh massa demo.
"Semua pasien korban demonstrasi yang berujung kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dibiayai oleh Kartu Papua Sehat (KPS), baik pasien asli Papua maupun pasien non Papua," kata Aloysius di Jayapura, Kamis.
Kartu Papua sehat adalah bentuk pelayanan publik dengan biaya kesehatan yang disediakan sebagai jaminan kesehatan khusus untuk semua orang asli Papua sebagaimana amanat UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
"Kategori pertama KPS, melayani orang asli Papua sesuai amanat UU otonomi khusus. Kedua, melayani kelompok peranakan (bapa atau mama berdarah Papua atau non Papua), mau orang barat ka, orang amber ka, tetap dilayani dalam KPS," kata dia.
Selanjutnya, kategori ketiga dalam KPS adalah kurang lebih lima persen paling tinggi dari total dana yang diterima dari instansi atau satuan kerja tersebut, bisa dibijaki oleh kepala SKPD untuk membantu saudara-saudara non Papua yang betul-betul tidak mampu.
"Isu yang beredar bahwa pasien korban demo rusuh Wamena tidak dipungut pembiayaannya, isu itu tidak benar, semua pasien yang berobat membayar. Pasien korban demo rusuh Wamena dibiayai oleh KPS," ujarnya.
Menurut dia, hingga kini sebanyak 15 pasien korban kerusuhan Wamena yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Beberapa rumah sakit lainnya di Jayapura seperti RS Dian Harapan, RSUD Abepura dan RS Bhayangkara hingga kini masih merawat pasien korban demo rusuh Wamena.
"Sejak kerusuhan Wamena pecah pada Senin (23/9) banyak sekali pasien yang dirujuk ke Jayapura, namun tidak hanya dirawat di RSUD Jayapura, mereka dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Jayapura," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengatakan, kebanyakan pasien korban demo yang masuk dan dirawat di RSUD Jayapura tergolong pasien parah, rata-rata pasien korban demo Wamena yang dirujuk tingkat keparahannya pada gangguan saraf.
"Hingga kini tim kesehatan yang kami kirim ke Wamena masih melakukan pelayanan kesehatan kepada warga korban demo, rencana Sabtu (5/10) besok akan ditarik kembali," mantan Kepala Puskesmas Koya ini.
Setelah ditarik ke Jayapura, kata Aloysius, para dokter interensik akan dipanggil dan dikirim ke Wamena untuk memberikan pelayanan kepada warga korban demo. Sejauh ini Dinas Kesehatan Papua sudah memanggil para dokter interensik itu dan memberikan arahan dan pada prinsipnya mereka siap.
"Ada sembilan dokter interensik yang akan kami turunkan ke Wamena bersama tenaga kesehatan di RSUD Wamena memberikan pelayanan kesehatan kepada warga korban demo," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9), merenggut puluhan nyawa, ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di kabupaten itu juga rusak dan dibakar oleh massa demo.