Jayapura (ANTARA) - Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menggelar dialog kebangsaan dengan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, mengemuka sejumlah hal mulai dari permintaan mahasiswa FISIP agar fakultas tersebut diperhatikan soal sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan ruang belajar, kursi, laboratorium, internet hingga kebutuhan untuk organisasi kemahasiswaan.
Selain itu, mengemuka juga soal Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir beberapa tahun lagi, terkait penanganan kasus rasis di Surabaya, Jawa Timur kepada mahasiswa Papua, pengembangan SDM untuk Uncen hingga pertanyaan terkait pandangan dari Yan Permenas Mandenas terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik (Parpol).
"Bagaimana pandangan Pak Yan Permenas Mandenas soal keterlibatan perempuan dalam parpol," kata Yakoba Mandenas, salah satu dari sejumlah mahasiswa FISIP Uncen yang mengajukan pertanyaan.
Menanggapi beragam pertanyaan ataupun pernyataan, Yan Permenas Mandenas, yang tergabung dalam Komisi I DPR RI bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen menjawab secara umum.
"Untuk kebutuhan kampus, saya menyarankan agar kita bentuk tim guna penggalangan dana agar dibangun ruang kuliah baru, saya juga akan sumbang 50 kursi kuliah, upayakan untuk internet gratis dan menginisiasi agar ada dana CSR dari sejumlah perusahaan di daerah dan nasional," katanya.
Sementara soal, isu rasisme, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu mengatakan bahwa kasus tersebut telah menjadi perhatian dari para legislator dan senator asal Bumi Cenderawasih yang duduk di Senayan.
"Saya sudah dorong agar kasus Surabaya itu penanganannya di publis secara umum, karena konflik di Papua terjadi juga karena masalah itu. Kalau untuk adik-adik mahasiswa yang ditahan di Kalimantan, sudah pasti akan kami bantu, tetapi hukum positif tetap berjalan," katanya.
Sedangkan soal Otsus, anggota Fraksi Gerindra itu menjelaskan bahwa status tersebut tetap berlaku, selama kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belum dicabut.
"Hanya soal keuangannya saja yang akan berakhir beberapa tahun lagi. Saya mendorong agar kampus Uncen ikut menyelesaikan masalah-masalah di Papua, misalnya lewat dialog karena Uncen juga yang membuat kajian tentang Otsus," kata Yan.
Secara terpisah, Pembantu Dekan III FISIP Uncen Dr Hiskia CMS S.Sos, M.Si mengapresiasi perhatian dari wakil rakyat yang ingin berdialog dan mendengarkan isi hati para mahasiswa.
"Pak Yan ini jugakan alumni Uncen. Jadi, beliau kesini, datang untuk memberikan pencerahan, menyerap aspirasi dari mahasiswa sekalian membantu berikan akses. Saya mewakili pimpinan FISIP Uncen, siap memfasilitasi atau menginisiasi permintaan soal mendorong dilakukan dialog dalam penyelesaian sejumlah persoalan di Papua, termasuk Otsus," katanya.
Sehari sebelumnya, politisi muda Papua itu menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Papua, Rabu (28/11).
Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, mengemuka sejumlah hal mulai dari permintaan mahasiswa FISIP agar fakultas tersebut diperhatikan soal sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan ruang belajar, kursi, laboratorium, internet hingga kebutuhan untuk organisasi kemahasiswaan.
Selain itu, mengemuka juga soal Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir beberapa tahun lagi, terkait penanganan kasus rasis di Surabaya, Jawa Timur kepada mahasiswa Papua, pengembangan SDM untuk Uncen hingga pertanyaan terkait pandangan dari Yan Permenas Mandenas terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik (Parpol).
"Bagaimana pandangan Pak Yan Permenas Mandenas soal keterlibatan perempuan dalam parpol," kata Yakoba Mandenas, salah satu dari sejumlah mahasiswa FISIP Uncen yang mengajukan pertanyaan.
Menanggapi beragam pertanyaan ataupun pernyataan, Yan Permenas Mandenas, yang tergabung dalam Komisi I DPR RI bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen menjawab secara umum.
"Untuk kebutuhan kampus, saya menyarankan agar kita bentuk tim guna penggalangan dana agar dibangun ruang kuliah baru, saya juga akan sumbang 50 kursi kuliah, upayakan untuk internet gratis dan menginisiasi agar ada dana CSR dari sejumlah perusahaan di daerah dan nasional," katanya.
Sementara soal, isu rasisme, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu mengatakan bahwa kasus tersebut telah menjadi perhatian dari para legislator dan senator asal Bumi Cenderawasih yang duduk di Senayan.
"Saya sudah dorong agar kasus Surabaya itu penanganannya di publis secara umum, karena konflik di Papua terjadi juga karena masalah itu. Kalau untuk adik-adik mahasiswa yang ditahan di Kalimantan, sudah pasti akan kami bantu, tetapi hukum positif tetap berjalan," katanya.
Sedangkan soal Otsus, anggota Fraksi Gerindra itu menjelaskan bahwa status tersebut tetap berlaku, selama kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belum dicabut.
"Hanya soal keuangannya saja yang akan berakhir beberapa tahun lagi. Saya mendorong agar kampus Uncen ikut menyelesaikan masalah-masalah di Papua, misalnya lewat dialog karena Uncen juga yang membuat kajian tentang Otsus," kata Yan.
Secara terpisah, Pembantu Dekan III FISIP Uncen Dr Hiskia CMS S.Sos, M.Si mengapresiasi perhatian dari wakil rakyat yang ingin berdialog dan mendengarkan isi hati para mahasiswa.
"Pak Yan ini jugakan alumni Uncen. Jadi, beliau kesini, datang untuk memberikan pencerahan, menyerap aspirasi dari mahasiswa sekalian membantu berikan akses. Saya mewakili pimpinan FISIP Uncen, siap memfasilitasi atau menginisiasi permintaan soal mendorong dilakukan dialog dalam penyelesaian sejumlah persoalan di Papua, termasuk Otsus," katanya.
Sehari sebelumnya, politisi muda Papua itu menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Papua, Rabu (28/11).