Biak, Papua (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Supiori, Provinsi Papua mengoperasikan klinik kawal dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mencegah terjadinya praktik korupsi berupa penyelewengan bantuan pemerintah bagi sekolah penerima di wilayah setempat..
"Klinik kawal dana BOS akan melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah sehingga tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dari penerintah," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Supiori Oktovianus Asamsyum S.Sos di Biak, Senin.
Ia mengatakan, klinik kawal dana BOS yang disediakan Disdik Supiori terbuka untuk menerima segala bentuk pengaduan dan pengawasan penggunaan dana pendidikan bantuan pemerintah bagi sekolah di seluruh Indonesia.
Menurut dia operasional klinik kawal dana BOS sudah diresmikan Bupati Supiori Jules F Warikar dan diharapkan bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan bagi kepala sekolah sebagai pengelola dana bantuan pemerintah.
"Proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat disalurkan melalui kas daerah kabupaten/kota lalu selanjutnya akan masuk ke rekening masing-masing sekolah tanpa ada potongan," katanya.
Melalui operasional klinik kawal dana BOS itu, kata dia, akan memberikan dampak positif bagi penggunaan dana BOS yang tepat sasaran dalam membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekoah dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Besaran dana BOS 2019 untuk sekolah yang jumlah peserta didik minimal 60 siswa. Besarannnya untuk SD sebesar Rp800.000/siswa per tahun, SMP Rp 1juta/siswa per tahun, SMA Rp1,4 juta/siswa per tahun dan SMK Rp1,6 juta/siswa per tahun.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD luar biasa (SDLB), SMPLB, SMALB, dan SLB akan mendapat sebesar Rp2.000.000/siswa per tahun.
Pada tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan tiga jenis dana BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja.
Dana BOS reguler merupakan bantuan yang selama ini bergulir. Pencairannya dilakukan tiap triwulan.
Adapun dana BOS kinerja diberikan pada sekolah yang berhasil meningkatkan mutu. Sementara BOS afirmasi adalah bantuan yang diberikan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), demikian Oktovianus Asamsyum.
"Klinik kawal dana BOS akan melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah sehingga tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dari penerintah," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Supiori Oktovianus Asamsyum S.Sos di Biak, Senin.
Ia mengatakan, klinik kawal dana BOS yang disediakan Disdik Supiori terbuka untuk menerima segala bentuk pengaduan dan pengawasan penggunaan dana pendidikan bantuan pemerintah bagi sekolah di seluruh Indonesia.
Menurut dia operasional klinik kawal dana BOS sudah diresmikan Bupati Supiori Jules F Warikar dan diharapkan bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan bagi kepala sekolah sebagai pengelola dana bantuan pemerintah.
"Proses pencairan dana BOS dari pemerintah pusat disalurkan melalui kas daerah kabupaten/kota lalu selanjutnya akan masuk ke rekening masing-masing sekolah tanpa ada potongan," katanya.
Melalui operasional klinik kawal dana BOS itu, kata dia, akan memberikan dampak positif bagi penggunaan dana BOS yang tepat sasaran dalam membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekoah dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Besaran dana BOS 2019 untuk sekolah yang jumlah peserta didik minimal 60 siswa. Besarannnya untuk SD sebesar Rp800.000/siswa per tahun, SMP Rp 1juta/siswa per tahun, SMA Rp1,4 juta/siswa per tahun dan SMK Rp1,6 juta/siswa per tahun.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD luar biasa (SDLB), SMPLB, SMALB, dan SLB akan mendapat sebesar Rp2.000.000/siswa per tahun.
Pada tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan tiga jenis dana BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja.
Dana BOS reguler merupakan bantuan yang selama ini bergulir. Pencairannya dilakukan tiap triwulan.
Adapun dana BOS kinerja diberikan pada sekolah yang berhasil meningkatkan mutu. Sementara BOS afirmasi adalah bantuan yang diberikan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), demikian Oktovianus Asamsyum.