Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat masih kekurangan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memperkuat kinerja Inspektorat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengutarakan banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik terkait pengadaan barang dan jasa maupun hibah dan bantuan sosial.
"Semua ini membutuhkan pengawasan ataupun editor agar seluruh program tersebut benar-benar terlaksana, tepat sasaran dan tidak bermasalah dari sisi administrasi, pelaksanaan hingga pelaporanya," kata Dominggus.
Gubernur menginginkan, peran inspektorat maksimal dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain ia menyadari jumlah tenaga PPNS di lembaga pengawas internal tersebut masih sangat minim.
Selain minim sumber daya manusia, lanjut gubernur, Papua Barat memiliki daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dinilai sebagai tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah
"Kegiatan pemerintah inikan bukan hanya di kantor dinas, ada di kampung-kampung, kepulauan hingga pedalaman. Kalau tidak dikontrol bagaimana kita tahu program tadi terlaksana secara secara baik atau tidak," ujarnya lagi.
Menurutnya, membutuhkan kendaraan khusus agar bisa menjangkau daerah-daerah sulit.
"Di Wilayah Jawa pemerintah bisa memanfaatkan roda empat bisa sampai ke lokasi. Di Papua Barat roda empat tidak cukup, ada daerah yang harus ditempuh dengan perahu bahkan harus dengan jalan kaki, ada juga yang harus menggunakan pesawat," katanya.
Terkait kekurangan petugas atau PPNS, ia berharap dapat terpenuhi melalui pembukaan formasi CPNS.
"Ada penerimaan CPNS formasi tahun 2018 lalu, tapi itu kita fokuskan untuk mengangkat pegawai honorer. Belum diumumkan hasilnya nanti sama-sama dengan Provinsi Papua," ujarnya lagi
Dari 1283 pegawai honorer Pemprov Papua Barat, lanjut Dominggus, ada sekitar 700 orang yang terangkat menjadi CPNS melalui formasi tersebut. Pengangkatan disesuaikan dengan usia para pegawai honorer.***2***
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengutarakan banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik terkait pengadaan barang dan jasa maupun hibah dan bantuan sosial.
"Semua ini membutuhkan pengawasan ataupun editor agar seluruh program tersebut benar-benar terlaksana, tepat sasaran dan tidak bermasalah dari sisi administrasi, pelaksanaan hingga pelaporanya," kata Dominggus.
Gubernur menginginkan, peran inspektorat maksimal dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain ia menyadari jumlah tenaga PPNS di lembaga pengawas internal tersebut masih sangat minim.
Selain minim sumber daya manusia, lanjut gubernur, Papua Barat memiliki daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dinilai sebagai tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah
"Kegiatan pemerintah inikan bukan hanya di kantor dinas, ada di kampung-kampung, kepulauan hingga pedalaman. Kalau tidak dikontrol bagaimana kita tahu program tadi terlaksana secara secara baik atau tidak," ujarnya lagi.
Menurutnya, membutuhkan kendaraan khusus agar bisa menjangkau daerah-daerah sulit.
"Di Wilayah Jawa pemerintah bisa memanfaatkan roda empat bisa sampai ke lokasi. Di Papua Barat roda empat tidak cukup, ada daerah yang harus ditempuh dengan perahu bahkan harus dengan jalan kaki, ada juga yang harus menggunakan pesawat," katanya.
Terkait kekurangan petugas atau PPNS, ia berharap dapat terpenuhi melalui pembukaan formasi CPNS.
"Ada penerimaan CPNS formasi tahun 2018 lalu, tapi itu kita fokuskan untuk mengangkat pegawai honorer. Belum diumumkan hasilnya nanti sama-sama dengan Provinsi Papua," ujarnya lagi
Dari 1283 pegawai honorer Pemprov Papua Barat, lanjut Dominggus, ada sekitar 700 orang yang terangkat menjadi CPNS melalui formasi tersebut. Pengangkatan disesuaikan dengan usia para pegawai honorer.***2***