Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedang mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang pendidikan di 29 kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia..
Ketua DPRP Jhony Banua Rouw di Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan perencanaan pendidikan itu akan mencakup sistem pendidikan serta target yang harus dicapai.
"Perda itu merupakan upaya menyiapkan pendidikan yang baik di tanah Papua dan berlaku untuk semua kabupaten di Papua. Kita usahakan tahun ini atau tahun depan sudah ada perda," katanya.
DPRP Papua menganggap perda itu penting, menurut Jhony Rouw, sebab dari hasil pantauan banyak bangunan sekolah tidak layak, banyak juga bangunan layak namun tidak ada guru. Bahkan, mereka menemukan adanya guru putus sekolah ikut mengajar siswa.
"Ada guru yang memang mengajar tetapi dengan kualitas pengajar yang minim. Contoh ada guru yang mengajar SMA tetapi tamatan SMA. Yang paling miris pernah kami temukan, mengajar kelas VI SD, tetapi ada guru yang mengajar tidak tamat SD atau hanya putus sekolah pada kelas IV SD," kata politisi Partai Nardem itu..
Melalui perda yang didorong DPR Papua ini, menurut Jhony Rouw, akan ada pembekalan jarak jauh secara dalam jaringan (daring) bagi guru-guru yang memiliki hati untuk mengajar.
"Kita bisa memberikan peningkatan kapasitas guru, dimana mereka belajar jarak jauh sebab ada guru yang punya hati. Guru yang punya hati ini perlu dibekali agar punya kualitas yang baik lagi untuk mengajar anak-anak kita," katanya.
Legislatif mengharapkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan menjadi jati diri orang Papua.
"Dengan pendidikan yang baik saya punya keyakinan bahwa daerah lain di luar Papua, bahkan yang ada di kita punya suku Melanesia akan datang belajar di Papua karena kami punya metode pendidikan berkualitas," katanya.
Ketua DPRP Jhony Banua Rouw di Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan perencanaan pendidikan itu akan mencakup sistem pendidikan serta target yang harus dicapai.
"Perda itu merupakan upaya menyiapkan pendidikan yang baik di tanah Papua dan berlaku untuk semua kabupaten di Papua. Kita usahakan tahun ini atau tahun depan sudah ada perda," katanya.
DPRP Papua menganggap perda itu penting, menurut Jhony Rouw, sebab dari hasil pantauan banyak bangunan sekolah tidak layak, banyak juga bangunan layak namun tidak ada guru. Bahkan, mereka menemukan adanya guru putus sekolah ikut mengajar siswa.
"Ada guru yang memang mengajar tetapi dengan kualitas pengajar yang minim. Contoh ada guru yang mengajar SMA tetapi tamatan SMA. Yang paling miris pernah kami temukan, mengajar kelas VI SD, tetapi ada guru yang mengajar tidak tamat SD atau hanya putus sekolah pada kelas IV SD," kata politisi Partai Nardem itu..
Melalui perda yang didorong DPR Papua ini, menurut Jhony Rouw, akan ada pembekalan jarak jauh secara dalam jaringan (daring) bagi guru-guru yang memiliki hati untuk mengajar.
"Kita bisa memberikan peningkatan kapasitas guru, dimana mereka belajar jarak jauh sebab ada guru yang punya hati. Guru yang punya hati ini perlu dibekali agar punya kualitas yang baik lagi untuk mengajar anak-anak kita," katanya.
Legislatif mengharapkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan menjadi jati diri orang Papua.
"Dengan pendidikan yang baik saya punya keyakinan bahwa daerah lain di luar Papua, bahkan yang ada di kita punya suku Melanesia akan datang belajar di Papua karena kami punya metode pendidikan berkualitas," katanya.