Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di saat pandemik COVID-19.
Dia menilai kondusifitas akan terwujud dan selalu terjaga apabila ruang publik tidak dijejali dengan pernyataan provokatif yang berpotensi menakut-nakuti orang banyak.
"Suasana kondusif sekarang ini jangan sampai dirusak oleh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengeskalasi rasa takut atau membuat banyak orang panik," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menilai, saat ini ada gelombang pernyataan yang mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang keliru dan kontra-produktif bagi perekonomian Indonesia.
Bamsoet mencontohkan adanya penilaian ilmuwan asing yang menilai Indonesia sebagai negara dengan penanganan wabah COVID-19 terburuk karena tidak melakukan lockdown dan ada juga yang menyebut komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif.
"Semua pernyataan itu bisa menyesatkan. Sekadar usul agar negara ini di-lockdown memang mudah namun adakah keberanian dan kejujuran dari mereka untuk memaparkan ekses atau konsekuensi logis jika negara sebesar Indonesia ini juga lockdown?," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menepis anggapan kalau komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif.
Menurut dia ketika puluhan juta orang di sejumlah kota besar mau berdiam di rumah agar tidak tertular COVID-19, itu bukti bahwa komunikasi dan imbauan pemerintah efektif didengar dan dipatuhi masyarakat.
"Sepanjang periode pandemik Corona, setiap orang diharapkan lebih mengedepankan sentimen dan nurani kemanusiaan. Silakan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kritik itu hendaknya proporsional," ucapnya menegaskan.
Dia menilai pemerintah telah bekerja keras dalam menangani COVID-19 seperti memberi layanan medis kepada semua pasien COVID-19 dan gencar mengupayakan cegah-tangkal penyebaran virus di semua wilayah melalui koordinasi dengan semua pemerintah daerah.
Menurut dia, kesungguhan pemerintah juga tercermin dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PPSB), termasuk imbauan Pemerintah agar warga tidak mudik.
"Penerapan PSBB tingkat wilayah atau daerah bergantung pada kondisi daerah sehingga inisiatif penerapan PSBB ada di tangan kepada daerah dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan," ujarnya.
Selain itu menurut dia, pemerintah didukung TNI dan Polri memastikan terjaganya keamanan dan ketertiban umum, mencegah kepanikan di masyarakat, serta memastikan terjaganya rantai pasok kebutuhan pokok dan energi.
Menurut dia, upaya pemerintah tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat karena itu masyarakat harus patuh pada imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah selama periode pandemik COVID-19.
"Kepatuhan masyarakat itu menjadi faktor signifikan bagi terwujudnya kondusifitas di tengah periode kejadian luar biasa sekarang ini," tuturnya.
Bamsoet juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang menyesatkan karena berpotensi mendorong banyak orang jadi panik dan tidak percaya kepada pemerintah.
Dia menilai kondusifitas akan terwujud dan selalu terjaga apabila ruang publik tidak dijejali dengan pernyataan provokatif yang berpotensi menakut-nakuti orang banyak.
"Suasana kondusif sekarang ini jangan sampai dirusak oleh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengeskalasi rasa takut atau membuat banyak orang panik," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menilai, saat ini ada gelombang pernyataan yang mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang keliru dan kontra-produktif bagi perekonomian Indonesia.
Bamsoet mencontohkan adanya penilaian ilmuwan asing yang menilai Indonesia sebagai negara dengan penanganan wabah COVID-19 terburuk karena tidak melakukan lockdown dan ada juga yang menyebut komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif.
"Semua pernyataan itu bisa menyesatkan. Sekadar usul agar negara ini di-lockdown memang mudah namun adakah keberanian dan kejujuran dari mereka untuk memaparkan ekses atau konsekuensi logis jika negara sebesar Indonesia ini juga lockdown?," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menepis anggapan kalau komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif.
Menurut dia ketika puluhan juta orang di sejumlah kota besar mau berdiam di rumah agar tidak tertular COVID-19, itu bukti bahwa komunikasi dan imbauan pemerintah efektif didengar dan dipatuhi masyarakat.
"Sepanjang periode pandemik Corona, setiap orang diharapkan lebih mengedepankan sentimen dan nurani kemanusiaan. Silakan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kritik itu hendaknya proporsional," ucapnya menegaskan.
Dia menilai pemerintah telah bekerja keras dalam menangani COVID-19 seperti memberi layanan medis kepada semua pasien COVID-19 dan gencar mengupayakan cegah-tangkal penyebaran virus di semua wilayah melalui koordinasi dengan semua pemerintah daerah.
Menurut dia, kesungguhan pemerintah juga tercermin dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PPSB), termasuk imbauan Pemerintah agar warga tidak mudik.
"Penerapan PSBB tingkat wilayah atau daerah bergantung pada kondisi daerah sehingga inisiatif penerapan PSBB ada di tangan kepada daerah dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan," ujarnya.
Selain itu menurut dia, pemerintah didukung TNI dan Polri memastikan terjaganya keamanan dan ketertiban umum, mencegah kepanikan di masyarakat, serta memastikan terjaganya rantai pasok kebutuhan pokok dan energi.
Menurut dia, upaya pemerintah tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat karena itu masyarakat harus patuh pada imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah selama periode pandemik COVID-19.
"Kepatuhan masyarakat itu menjadi faktor signifikan bagi terwujudnya kondusifitas di tengah periode kejadian luar biasa sekarang ini," tuturnya.
Bamsoet juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang menyesatkan karena berpotensi mendorong banyak orang jadi panik dan tidak percaya kepada pemerintah.