Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya mengusulkan enam langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya menangani pandemi virus corona atau COVID-19.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, di Surabaya, Sabtu, mengatakan langkah-langkah itu dinilai penting untuk dilakukan mengingat terus terjadi penambahan warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Surabaya.
"Kami menilai perlu sedikitnya enam langkah untuk mengatasi masalah ini, baik dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan dampak ekonomi," katanya.
Diketahui dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya sempat mengalami lonjakan dari sebelumnya pada Sabtu (11/4) hanya 97 orang menjadi 180 orang pada Minggu (12/4). Sedangkan pada Senin (13/4) mengalami kenaikan 28 orang, Selasa (14/4) 20 orang, Rabu (15/4) 16 orang, Kamis (16/4) 2 orang, Jumat (17/4) 4 orang sehingga total saat ini menjadi 250 orang.
Menurut Syaifudin Zuhri, enam langkah yang dimaksud yakni pertama, Pemkot Surabaya perlu mendorong upaya perluasan cakupan uji cepat (rapid test) serta melibatkan jajaran pengurus RT, RW, LPMK, Kelurahan, Kecamatan dalam upaya pencegahan COVID-19.
"Perluasan cakupan sasaran 'rapid test' diperlukan untuk deteksi dini penderita agar bisa segera dilakukan mitigasi," ujarnya.
Langkah kedua, lanjut dia, Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang kosong untuk disiapkan menjadi rumah sakit darurat penanggulangan dan pencegahan COVID-19.
"Ini penting untuk antisipasi lonjakan jumlah pasien. Minimal gedung-gedung itu bisa menjadi rumah sakit darurat untuk pasien positif dan PDP yang mengalami gejala klinis ringan tanpa serangan saluran pernapasan yang akut. Kalau yang agak berat, harus di rumah sakit rujukan," katanya.
Syaifuddin menambahkan, langkah ketiga adalah bisa bekerja sama dengan para pengelola hotel, losmen, dan penginapan untuk disulap sementara menjadi rumah sakit darurat. Itu sekaligus untuk membantu roda ekonomi para pelaku usaha akomodasi yang limbung karena pandemi corona.
"Di losmen, penginapan, dan hotel sudah tersedia 'bed' (tempat tidur). Sudah ada toilet di dalam kamar. Tinggal diatur sistem pemantauan kesehatannya. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus di losmen, penginapan, dan hotel juga hanya untuk pasien bergejala klinis ringan," katanya.
Langkah keempat terkait dengan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema bantuan sembako bagi 250.000 keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami mendorong agar masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat intervensi program tersebut. Pendataan harus cepat melalui RT dan RW, agar tidak tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi," katanya.
Adapun langkah kelima dan keenam berkaitan dengan upaya pemulihan dampak ekonomi. Langkah kelima adalah melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk setiap program pengadaan Pemkot Surabaya dalam menangani COVID-19.
"Selain masker dan beberapa barang lain, Pemkot Surabaya juga ada pengadaan makanan kering tempe yang akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan itu melibatkan UMKM, ibu-ibu di kampung-kampung," ujarnya.
Untuk langkah keenam adalah segera menyiapkan program padat karya serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkrit untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi di Kota Surabaya.
"Perlu realokasi APBD Surabaya agar mayoritas mata anggaran dialihkan untuk program yang berorientasi padat karya, program yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat juga harus dipacu," ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, di Surabaya, Sabtu, mengatakan langkah-langkah itu dinilai penting untuk dilakukan mengingat terus terjadi penambahan warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Surabaya.
"Kami menilai perlu sedikitnya enam langkah untuk mengatasi masalah ini, baik dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan dampak ekonomi," katanya.
Diketahui dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya sempat mengalami lonjakan dari sebelumnya pada Sabtu (11/4) hanya 97 orang menjadi 180 orang pada Minggu (12/4). Sedangkan pada Senin (13/4) mengalami kenaikan 28 orang, Selasa (14/4) 20 orang, Rabu (15/4) 16 orang, Kamis (16/4) 2 orang, Jumat (17/4) 4 orang sehingga total saat ini menjadi 250 orang.
Menurut Syaifudin Zuhri, enam langkah yang dimaksud yakni pertama, Pemkot Surabaya perlu mendorong upaya perluasan cakupan uji cepat (rapid test) serta melibatkan jajaran pengurus RT, RW, LPMK, Kelurahan, Kecamatan dalam upaya pencegahan COVID-19.
"Perluasan cakupan sasaran 'rapid test' diperlukan untuk deteksi dini penderita agar bisa segera dilakukan mitigasi," ujarnya.
Langkah kedua, lanjut dia, Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang kosong untuk disiapkan menjadi rumah sakit darurat penanggulangan dan pencegahan COVID-19.
"Ini penting untuk antisipasi lonjakan jumlah pasien. Minimal gedung-gedung itu bisa menjadi rumah sakit darurat untuk pasien positif dan PDP yang mengalami gejala klinis ringan tanpa serangan saluran pernapasan yang akut. Kalau yang agak berat, harus di rumah sakit rujukan," katanya.
Syaifuddin menambahkan, langkah ketiga adalah bisa bekerja sama dengan para pengelola hotel, losmen, dan penginapan untuk disulap sementara menjadi rumah sakit darurat. Itu sekaligus untuk membantu roda ekonomi para pelaku usaha akomodasi yang limbung karena pandemi corona.
"Di losmen, penginapan, dan hotel sudah tersedia 'bed' (tempat tidur). Sudah ada toilet di dalam kamar. Tinggal diatur sistem pemantauan kesehatannya. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus di losmen, penginapan, dan hotel juga hanya untuk pasien bergejala klinis ringan," katanya.
Langkah keempat terkait dengan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema bantuan sembako bagi 250.000 keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami mendorong agar masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat intervensi program tersebut. Pendataan harus cepat melalui RT dan RW, agar tidak tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi," katanya.
Adapun langkah kelima dan keenam berkaitan dengan upaya pemulihan dampak ekonomi. Langkah kelima adalah melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk setiap program pengadaan Pemkot Surabaya dalam menangani COVID-19.
"Selain masker dan beberapa barang lain, Pemkot Surabaya juga ada pengadaan makanan kering tempe yang akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan itu melibatkan UMKM, ibu-ibu di kampung-kampung," ujarnya.
Untuk langkah keenam adalah segera menyiapkan program padat karya serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkrit untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi di Kota Surabaya.
"Perlu realokasi APBD Surabaya agar mayoritas mata anggaran dialihkan untuk program yang berorientasi padat karya, program yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat juga harus dipacu," ujarnya.