Jayapura (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir mengatakan perlu ada koordinasi secara baik antarberbagai pihak terkait penanganan pandemi COVID-19 terutama mengenai tes cepat kesehatan bagi masyarakat.
Kepada ANTARA di Jayapura, Kamis, Boy Markus Dawir mengemukakan, hingga kini kurang adanya koordinasi dengan baik antara berbagai pihak termasuk DPR Papua terkait penanganan COVID-19 khususnya di Kota Jayapura.
Sehingga, lanjut dia masyarakat yang hendak didorong ke Puskesmas yang ada di Kota Jayapura yang katanya sudah siap, dan rumah sakit tetapi ketika mereka ke sana ternyata belum siap melakukan tes cepat kesehatan COVID-19.
"Ini yang masih bermasalah karena kadang masyarakat ke sana tetapi di sana belum siap untuk melakukan tes cepat kesehatan COVID-19," katanya.
Selain itu, kata dia, keluhan-keluhan terkait alat pelindung diri (APD) untuk dokter dan perawat serta peralatan kesehatan lainnya juga masih kurang.
"Hingga kini kami lagi urus masyarakat dari wilayah adat Saireri untuk tes cepat kesehatan sehingga mereka bisa pulang, tiba-tiba lagi masyarakat dari wilayah Meepago datang lagi untuk minta diurus," ujarnya.
Menurut dia, ada juga masyarakat dari Provinsi Papua Barat yang juga datang meminta bantuan ke DPR Papua untuk diurus tes cepat kesehatan supaya bisa pulang ke Papua Barat.
"Ada lagi masyarakat untuk minta diurus pulang ke Merauke dan Boven Digoel. Selain itu, ada masyarakat juga meminta untuk diurus pulang ke Surabaya dan Medan," tambah dia.
Kepada ANTARA di Jayapura, Kamis, Boy Markus Dawir mengemukakan, hingga kini kurang adanya koordinasi dengan baik antara berbagai pihak termasuk DPR Papua terkait penanganan COVID-19 khususnya di Kota Jayapura.
Sehingga, lanjut dia masyarakat yang hendak didorong ke Puskesmas yang ada di Kota Jayapura yang katanya sudah siap, dan rumah sakit tetapi ketika mereka ke sana ternyata belum siap melakukan tes cepat kesehatan COVID-19.
"Ini yang masih bermasalah karena kadang masyarakat ke sana tetapi di sana belum siap untuk melakukan tes cepat kesehatan COVID-19," katanya.
Selain itu, kata dia, keluhan-keluhan terkait alat pelindung diri (APD) untuk dokter dan perawat serta peralatan kesehatan lainnya juga masih kurang.
"Hingga kini kami lagi urus masyarakat dari wilayah adat Saireri untuk tes cepat kesehatan sehingga mereka bisa pulang, tiba-tiba lagi masyarakat dari wilayah Meepago datang lagi untuk minta diurus," ujarnya.
Menurut dia, ada juga masyarakat dari Provinsi Papua Barat yang juga datang meminta bantuan ke DPR Papua untuk diurus tes cepat kesehatan supaya bisa pulang ke Papua Barat.
"Ada lagi masyarakat untuk minta diurus pulang ke Merauke dan Boven Digoel. Selain itu, ada masyarakat juga meminta untuk diurus pulang ke Surabaya dan Medan," tambah dia.