"Kalau ada pemerintah (ASN) yang tidak netral, kami langsung evaluasi," tegas Rudi kepada awak media usai dilantik di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat.Makassar (ANTARA) - Pejabat Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Rudi Djamaluddin menegaskan akan mengevaluasi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar yang akan berlangsung di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) pada 9 Desember 2020.
Menurut dia, sudah menjadi tugasnya memastikan pelaksanaan pilkada di Makassar berjalan lancar, termasuk pengawasan kerja-kerja ASN agar tidak ikut mengambil bagian mendukung salah satu pasangan calon, mengingat ada sanksi yang mengatur netralitas pegawai negeri sipil.
"Saya mewanti-wanti kepada semua aparat untuk semua kalangan, kami tidak memiliki warna, maka netralitas itu harus ditunjukkan bukan saja dalam kata-kata tapi dalam pernyataan," ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Makassar tetap jalan, dan sesuai amanah pemerintah harus mendukung dan menghadapi pesta demokrasi tersebut dengan tetap berusaha menekan penyebaran virus dimasa pandemi COVID-19.
"Di satu sisi kita harus melayani masyarakat, kami harus tetap membentuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk program lain seperti pembangunan dan lainnya termasuk pelaksanaan pilkada," paparnya.
Mengenai target penanganan pandemi COVID-19, katanya, sesuai arahan gubernur untuk penanganan pengendalian secara serius dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat diberikan edukasi secara masif.
"Kita ingin mengeluarkan Makassar sebagai zona merah COVID-19. Kalau Makassar sudah keluar, maka 80 persen masalah COVID di Sulsel akan selesai," ungkapnya.