Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memasuki tahapan lelang pembangunan kantor bupati setempat yang terbakar saat kerusuhan 23 September 2019 melalui situs lpse.Jayawijayakab.go.id.
Bupati Jayawijaya Jhon Richar Banua di Wamena, Selasa, mengatakan pembangunan kantor ini merupakan program prioritas selain penanganan wabah corona.
"Anggarannya tetap ada karena kantor itu adalah kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga sama sekali tidak terganggu dengan penanganan COVID-19 di Jayawijaya," katanya.
Pemerintah Jayawijaya merencanakan pembangunan kantor dilakukan dengan dua tahun penganggaran.
"Anggaran yang kita gunakan murni adalah APBD Jayawijaya. Memang ada bantuan dari provinsi tetapi itu dalam struktur Otsus sehingga tidak boleh digunakan," katanya.
Jhon menambahkan bahwa kemungkinan tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat melalui APBN sudah melakukan banyak, misalnya pembangunan rumah, pembangunan ruko dan kampus yang berdampak kerusuhan tahun lalu, sekarang untuk kantor bupati kita upayakan bangun sendiri dengan APBD," katanya.*
Bupati Jayawijaya Jhon Richar Banua di Wamena, Selasa, mengatakan pembangunan kantor ini merupakan program prioritas selain penanganan wabah corona.
"Anggarannya tetap ada karena kantor itu adalah kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga sama sekali tidak terganggu dengan penanganan COVID-19 di Jayawijaya," katanya.
Pemerintah Jayawijaya merencanakan pembangunan kantor dilakukan dengan dua tahun penganggaran.
"Anggaran yang kita gunakan murni adalah APBD Jayawijaya. Memang ada bantuan dari provinsi tetapi itu dalam struktur Otsus sehingga tidak boleh digunakan," katanya.
Jhon menambahkan bahwa kemungkinan tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat melalui APBN sudah melakukan banyak, misalnya pembangunan rumah, pembangunan ruko dan kampus yang berdampak kerusuhan tahun lalu, sekarang untuk kantor bupati kita upayakan bangun sendiri dengan APBD," katanya.*