Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, apabila pencairan dana Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dicairkan seluruhnya oleh Pemda Yahukimo dan Keerom.
Sebelumnya Ketua KPU Papua Theodorus Kossay dalam laporannya mengungkapkan, penyaluran dana pilkada di 11 kabupaten yang melaksanqkan pilkada masih dibawah 40 persen kecuali Kabupaten Merauke.
"Kami berharap pemda dapat segera menyalurkan dana hibah tersebut mengingat tahapan sedang berlangsung dilakukan KPU kabupaten setempat," jelas Ketua KPU Kossay.
maka kedua wilayah di Papua akan mengalami defisit anggaran.
"Selain defisit anggaran juga akan mempengaruhi belanja pegawai di kedua kabupaten,"kata Mendagri Tito Karnavian di Jayapura, Jumat.
Mendagri dalam pengarahannya pada rakor persiapan pilkada serentak di Papua yang diikuti bupati menyatakan untuk Kabupaten Keerom,bila seluruh anggaran pilkada dibayarkan maka akan mengalami minus Rp 1,4 miliar.
"Sedangkan Kaupaten Yahukimo akan mengalami kekurangan Rp 22 miliar,"jelas Mendagri seraya menambahkan Pemprov Papua akan membantu dana Rp 1,2 miliar untuk Keerom.
"Saya telah meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendorong tambahan APBN khusus bagi kedua daerah ini yang bersumber dari DAU agar dapat menyalurkan anggaran pilkada secara bertahap, "ungkap Tito Karnavian.
Sebelumnya Ketua KPU Papua Theodorus Kossay dalam laporannya mengungkapkan, penyaluran dana pilkada di 11 kabupaten yang melaksanqkan pilkada masih dibawah 40 persen kecuali Kabupaten Merauke.
Sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana yang disetujui seluruhnya berjumlah Rp 482,9 miliar dan terealisasi baru sebesar Rp247,9 miliar.
"Kami berharap pemda dapat segera menyalurkan dana hibah tersebut mengingat tahapan sedang berlangsung dilakukan KPU kabupaten setempat," jelas Ketua KPU Kossay.