Timika (ANTARA) - Manajemen PT Freeport Indonesia hingga Rabu malam ini masih menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Paulus Yanengga guna membahas tuntutan karyawan yang melakukan blokade jalan tambang di Mile 72, Tembagapura.
Pertemuan berlangsung sejak Rabu siang bertempat di Senior Guest House (SGH) 101 Tembagapura.
Kapolsek Tembagapura Ipda Eduard Edison yang dihubungi dari Timika, Rabu, mengatakan hingga kini karyawan masih memblokade ruas jalan tambang di Mile 72.
"Sampai malam ini karyawan masih menutup jalan di Mile 72. Intinya mereka masih menunggu keputusan manajemen untuk menyikapi tuntutan mereka sebelumnya. Sampai sekarang manajemen perusahaan masih menggelar pertemuan dengan perwakilan karyawan, Ketua DPRD Mimika dan perwakilan pemerintah daerah," kata Ipda Edison.
Aksi penutupan ruas jalan tambang di Mile 72, Distrik Tembagapura dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan subkontaktornya telah berlangsung selama tiga hari sejak Senin (24/8).
Karyawan menuntut manajemen PT Freeport Indonesia membuka kembali akses bus Shift Day Off (SDO) untuk bisa turun ke Timika guna bertemu keluarga mereka lantaran sebagian diantaranya sudah lebih dari enam bulan bertahan di Tembagapura selama masa pandemi COVID-19.
Selain itu, para karyawan juga menuntut pemberian insentif atas kinerja mereka selama adanya situasi pandemi COVID-19.
Pada Selasa (25/8), Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama jajaran Forkopimda setempat dan perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia telah menyepakati agar dibuka kembali akses bus bagi karyawan yang hendak melaksanakan libur kerja sementara di Timika.
Namun kesepakatan tersebut ternyata belum juga memuaskan karyawan.
Kapolsek Tembagapura mengatakan Kepala Disnaker Mimika Paulus Yanengga yang telah tiba di Tembagapura sejak Selasa (25/8), telah berupaya menemui para karyawan yang melakukan blokade jalan tambang di Mile 72.
"Karyawan menolak jawaban dari pihak manajemen karena masih belum puas atas jawaban yang diberikan. Penolakan karyawan karena slot yang diberikan untuk turun ke Timika hanya 200 orang. Padahal sebelum adanya pandemi COVID-19, dalam sehari karyawan yang turun ke Timika menggunakan konvoi bus bisa sampai 700 bahkan 800 orang," kata Ipda Edison.
Riza Pratama selaku VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia yang juga merupakan juru bicara perusahaan mengakui manajemen Freeport telah menggelar pertemuan dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan jajaran Forkopimda guna membicarakan soal aksi penutupan jalan dan pemblokiran akses operasi PT Freeport Indonesi di Ridge Camp, Mile 72, Tembagapura.
Riza menegaskan perusahaan memahami aspirasi para karyawan.
Pertemuan itu sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu para karyawan PTFI dari Tembagapura yang akan libur dapat turun ke Timika dengan melakukan test RDT (Rapid Test) sebagaimana protokol PTFI (tidak lagi PCR sebagaimana protokol sebelumnya).
Saat mereka tiba di Terminal Gorong-Gorong Timika, petugas hanya melakukan protokol pengecekan suhu.
Kemudia, dalam waktu enam pekan ke depan sebanyak 4.800 karyawan yang sejak April 2020 belum berkesempatan cuti akan diberikan prioritas untuk didaftarkan dalam pengaturan penyesuaian jadwal cuti dan rotasi kerja.
"Kepada para pekerja yang tetap bekerja selama masa pandemi COVID-19, perusahaan memberikan apresiasi atas upaya luar biasa karyawan menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi yang aman, berupa penghargaan finansial kepada para pekerja tersebut," jelas Riza.
Pertemuan berlangsung sejak Rabu siang bertempat di Senior Guest House (SGH) 101 Tembagapura.
Kapolsek Tembagapura Ipda Eduard Edison yang dihubungi dari Timika, Rabu, mengatakan hingga kini karyawan masih memblokade ruas jalan tambang di Mile 72.
"Sampai malam ini karyawan masih menutup jalan di Mile 72. Intinya mereka masih menunggu keputusan manajemen untuk menyikapi tuntutan mereka sebelumnya. Sampai sekarang manajemen perusahaan masih menggelar pertemuan dengan perwakilan karyawan, Ketua DPRD Mimika dan perwakilan pemerintah daerah," kata Ipda Edison.
Aksi penutupan ruas jalan tambang di Mile 72, Distrik Tembagapura dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan subkontaktornya telah berlangsung selama tiga hari sejak Senin (24/8).
Karyawan menuntut manajemen PT Freeport Indonesia membuka kembali akses bus Shift Day Off (SDO) untuk bisa turun ke Timika guna bertemu keluarga mereka lantaran sebagian diantaranya sudah lebih dari enam bulan bertahan di Tembagapura selama masa pandemi COVID-19.
Selain itu, para karyawan juga menuntut pemberian insentif atas kinerja mereka selama adanya situasi pandemi COVID-19.
Pada Selasa (25/8), Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama jajaran Forkopimda setempat dan perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia telah menyepakati agar dibuka kembali akses bus bagi karyawan yang hendak melaksanakan libur kerja sementara di Timika.
Namun kesepakatan tersebut ternyata belum juga memuaskan karyawan.
Kapolsek Tembagapura mengatakan Kepala Disnaker Mimika Paulus Yanengga yang telah tiba di Tembagapura sejak Selasa (25/8), telah berupaya menemui para karyawan yang melakukan blokade jalan tambang di Mile 72.
"Karyawan menolak jawaban dari pihak manajemen karena masih belum puas atas jawaban yang diberikan. Penolakan karyawan karena slot yang diberikan untuk turun ke Timika hanya 200 orang. Padahal sebelum adanya pandemi COVID-19, dalam sehari karyawan yang turun ke Timika menggunakan konvoi bus bisa sampai 700 bahkan 800 orang," kata Ipda Edison.
Riza Pratama selaku VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia yang juga merupakan juru bicara perusahaan mengakui manajemen Freeport telah menggelar pertemuan dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan jajaran Forkopimda guna membicarakan soal aksi penutupan jalan dan pemblokiran akses operasi PT Freeport Indonesi di Ridge Camp, Mile 72, Tembagapura.
Riza menegaskan perusahaan memahami aspirasi para karyawan.
Pertemuan itu sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu para karyawan PTFI dari Tembagapura yang akan libur dapat turun ke Timika dengan melakukan test RDT (Rapid Test) sebagaimana protokol PTFI (tidak lagi PCR sebagaimana protokol sebelumnya).
Saat mereka tiba di Terminal Gorong-Gorong Timika, petugas hanya melakukan protokol pengecekan suhu.
Kemudia, dalam waktu enam pekan ke depan sebanyak 4.800 karyawan yang sejak April 2020 belum berkesempatan cuti akan diberikan prioritas untuk didaftarkan dalam pengaturan penyesuaian jadwal cuti dan rotasi kerja.
"Kepada para pekerja yang tetap bekerja selama masa pandemi COVID-19, perusahaan memberikan apresiasi atas upaya luar biasa karyawan menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi yang aman, berupa penghargaan finansial kepada para pekerja tersebut," jelas Riza.