Jayapura (ANTARA) - Deputi V Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Laus D Calvin Rumayom mendorong pemerintah pusat dan pemda untuk mendukung KPU Provinsi Papua menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 11 kabupaten yang ada di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Tugas kita hari ini adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendukung KPU Provinsi Papua dan Bawaslu, mengapa KPU karena KPU pasti membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah pusat," kata Laus D Calvin Rumayom di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui, baik dana tetapi juga bagimana mengawal tahapan-tahapan itu sehingga yang perlu diantisipasi menuju 9 Desember 2020 adalah pastikan bahwa tidak boleh ada kendala dana dalam mekanisme.
Pasalnya, 11 kabupaten penyelenggara pemilihan umum kepala daerah itu, kondisi geografisnya berbeda-beda, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah.
"Karena kita melihat 11 kabupaten di Papua ini memiliki kesulitan demografi wilayah yang berbeda-beda. Saya pikir ini sudah menjadi perhatian forkopimda Provinsi Papua bersama bapak Kapolda Papua dan bapak Pangdam," ujarnya.
Menurut dia, Kapolda dan Pangdam sudah banyak sekali memberikan atensi kepada KPU dan Pemerintah Provinsi terutama Kesbangpol untuk mengawal ketersediaan dana sehingga tahapan itu tidak bisa berlangsung karena alasan dana.
"Saya pikir setiap tahapan per tahapan itu harus dievaluasi, kita tidak bisa menunggu dua tiga tahapan baru kita evaluasi, karena setiap KPU di 11 kabupaten yang menyelenggarakan pemilu memiliki kebutuhan dan memiliki karakter wilayah berbeda," katanya.
"Belum kita bicara dinamika politik daerah berdasarkan situasi perkembangan yang kita evaluasi dibeberapa situasi terakhir ini saya pikir, sudara ketua KPU sudah bekerja cukup maksimal, hanya perlu kita ingatkan bahwa jika kita mengalami kedala supaya segera kita evaluasi, jangan ditunggu karena tahapan itu semakin hari semakin berat dan dinamika politiknya semakin berkembang," tambah dia.
"Tugas kita hari ini adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendukung KPU Provinsi Papua dan Bawaslu, mengapa KPU karena KPU pasti membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah pusat," kata Laus D Calvin Rumayom di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui, baik dana tetapi juga bagimana mengawal tahapan-tahapan itu sehingga yang perlu diantisipasi menuju 9 Desember 2020 adalah pastikan bahwa tidak boleh ada kendala dana dalam mekanisme.
Pasalnya, 11 kabupaten penyelenggara pemilihan umum kepala daerah itu, kondisi geografisnya berbeda-beda, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah.
"Karena kita melihat 11 kabupaten di Papua ini memiliki kesulitan demografi wilayah yang berbeda-beda. Saya pikir ini sudah menjadi perhatian forkopimda Provinsi Papua bersama bapak Kapolda Papua dan bapak Pangdam," ujarnya.
Menurut dia, Kapolda dan Pangdam sudah banyak sekali memberikan atensi kepada KPU dan Pemerintah Provinsi terutama Kesbangpol untuk mengawal ketersediaan dana sehingga tahapan itu tidak bisa berlangsung karena alasan dana.
"Saya pikir setiap tahapan per tahapan itu harus dievaluasi, kita tidak bisa menunggu dua tiga tahapan baru kita evaluasi, karena setiap KPU di 11 kabupaten yang menyelenggarakan pemilu memiliki kebutuhan dan memiliki karakter wilayah berbeda," katanya.
"Belum kita bicara dinamika politik daerah berdasarkan situasi perkembangan yang kita evaluasi dibeberapa situasi terakhir ini saya pikir, sudara ketua KPU sudah bekerja cukup maksimal, hanya perlu kita ingatkan bahwa jika kita mengalami kedala supaya segera kita evaluasi, jangan ditunggu karena tahapan itu semakin hari semakin berat dan dinamika politiknya semakin berkembang," tambah dia.