Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta pemerintah kabupaten setempat memberikan rincian anggaran jenis kegiatan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun dari kementerian.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jayawijaya Taufik P Latuihamallo di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya mempertanyakan itu sebab penanganan COVID-19 di lapangan tidak jelas bagi masyarakat.
"Kami pertanyakan karena khusus untuk penanganan COVID-19 pada dinas kesehatan tidak nampak. Justru yang tergambar hanya kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sebesar Rp5 miliar dan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangni COVID-19 sebesar Rp4.110 miliar," katanya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan pengusulan belanja tidak terduga yang naik tiba-tiba dalam usulan APBD perubahan.
"Di APBD induk dianggarkan Rp3 miliar, pada APBD Perubahan dianggarkan Rp64 miliar lebih, ada kenaikan sebesar Rp 61 miliar. Pertanyaan kami apakah kenaikan ini ada kaitannya dengan penanganan COVID-19," katanya.
Dalam pandangan fraksi terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020 itu, ia menyebutkan sejumlah kegiatan bidang kesehatan pada APBD Induk belum terserap sama sekali.
"Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat (dana kapitasi) sebesar Rp16 miliar lebih, itu sampai dengan 15 Oktober penyerapan anggarannya masih 0 persen," katanya.
Ia mengatakan dana untuk kegiatan peningkatan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua yang sebelumnya dianggarkan Rp15 miliar juga serapannya masih 0 persen.
"Termasuk kegiatan pengadaan sarana prasarana puskesmas sebesar Rp1 miliar lebih, penguatan intervensi stunting sebesar Rp975 juta, sampai dengan 15 Oktober penyerapan anggaran 0 persen," katanya.
DPRD juga mengkritisi pemerintah terhadap penyediaan jasa kader posyandu sebesar Rp928 juta, serta dana makanan tambahan dan pemberian vitamin sebesar Rp310 juta yang belum terserap.
"Padahal kegiatan ini sangat penting oleh sebab itu kami minta penjelasan mengapa ini tidak berjalan," katanya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jayawijaya Taufik P Latuihamallo di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya mempertanyakan itu sebab penanganan COVID-19 di lapangan tidak jelas bagi masyarakat.
"Kami pertanyakan karena khusus untuk penanganan COVID-19 pada dinas kesehatan tidak nampak. Justru yang tergambar hanya kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sebesar Rp5 miliar dan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangni COVID-19 sebesar Rp4.110 miliar," katanya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan pengusulan belanja tidak terduga yang naik tiba-tiba dalam usulan APBD perubahan.
"Di APBD induk dianggarkan Rp3 miliar, pada APBD Perubahan dianggarkan Rp64 miliar lebih, ada kenaikan sebesar Rp 61 miliar. Pertanyaan kami apakah kenaikan ini ada kaitannya dengan penanganan COVID-19," katanya.
Dalam pandangan fraksi terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020 itu, ia menyebutkan sejumlah kegiatan bidang kesehatan pada APBD Induk belum terserap sama sekali.
"Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat (dana kapitasi) sebesar Rp16 miliar lebih, itu sampai dengan 15 Oktober penyerapan anggarannya masih 0 persen," katanya.
Ia mengatakan dana untuk kegiatan peningkatan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua yang sebelumnya dianggarkan Rp15 miliar juga serapannya masih 0 persen.
"Termasuk kegiatan pengadaan sarana prasarana puskesmas sebesar Rp1 miliar lebih, penguatan intervensi stunting sebesar Rp975 juta, sampai dengan 15 Oktober penyerapan anggaran 0 persen," katanya.
DPRD juga mengkritisi pemerintah terhadap penyediaan jasa kader posyandu sebesar Rp928 juta, serta dana makanan tambahan dan pemberian vitamin sebesar Rp310 juta yang belum terserap.
"Padahal kegiatan ini sangat penting oleh sebab itu kami minta penjelasan mengapa ini tidak berjalan," katanya.