Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom segera mencairkan dana beasiswa senilai Rp1 miliar lebih yang tertunda selama 10 bulan.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu, mengatakan dana beasiswa senilai Rp1,050 miliar tersebut masuk dalam pagu anggaran tahun 2020 dan hingga kini belum tersalurkan.
"Kami menginginkan agar dana tersebut dapat segera disalurkan, pasalnya, penerima beasiswa ini ada yang di dalam Papua dan luar Papua, sehingga tenggang waktunya bulan ini harus selesai," katanya.
Menurut Ridwan, dari penjelasan yang diberikan Dinas Pendidikan, dana beasiswa tersebut belum dapat disalurkan karena masalah teknis.
"Pendataan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para penerima beasiswa, tidak dapat dilakukan karena terjadi pandemi COVID-19," ujarnya.
Dia menjelaskan proses pendataan dilakukan mulai tingkat distrik hingga kampung karena pemerintah menginginkan para penerima beasiswa betul-betul mahasiswa yang masih aktif.
"Setelah data tersebut selesai, maka nama-nama yang ada akan dipublikasi agar ada kontrol sosial," katanya lagi.
Dia menambahkan bila ada yang mengetahui nama yang masuk dalam daftar bukan mahasiswa aktif, maka pemerintah akan melakukan kroscek ulang untuk mengetahui kebenarannya.*
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu, mengatakan dana beasiswa senilai Rp1,050 miliar tersebut masuk dalam pagu anggaran tahun 2020 dan hingga kini belum tersalurkan.
"Kami menginginkan agar dana tersebut dapat segera disalurkan, pasalnya, penerima beasiswa ini ada yang di dalam Papua dan luar Papua, sehingga tenggang waktunya bulan ini harus selesai," katanya.
Menurut Ridwan, dari penjelasan yang diberikan Dinas Pendidikan, dana beasiswa tersebut belum dapat disalurkan karena masalah teknis.
"Pendataan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para penerima beasiswa, tidak dapat dilakukan karena terjadi pandemi COVID-19," ujarnya.
Dia menjelaskan proses pendataan dilakukan mulai tingkat distrik hingga kampung karena pemerintah menginginkan para penerima beasiswa betul-betul mahasiswa yang masih aktif.
"Setelah data tersebut selesai, maka nama-nama yang ada akan dipublikasi agar ada kontrol sosial," katanya lagi.
Dia menambahkan bila ada yang mengetahui nama yang masuk dalam daftar bukan mahasiswa aktif, maka pemerintah akan melakukan kroscek ulang untuk mengetahui kebenarannya.*