Peran Bakohumas pemerintah harus lebih kreatif di era keterbukaan informasi dan teknologi informasi sekarang ini yang membutuhkan penguatan kompetensi aparatur kehumasan pemerintah.
"Eksistensi peran Bakohumas untuk meningkatkan kelancaran arus informasi guna mengatasi kesenjangan informasi serta memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi serta sinkronisasi antar instansi pemerintah dan lembaga,"ungkap Pejabat Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Mohamad Ilham A Hamudy di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui, untuk mewujudkan kinerja Bakohumas yang kredibel dan profesional harus didukung sumber daya manusia (SDM) maupun kelembagaan humas menjadi strategis dalam rangka memenuhi informasi yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020.
"Tugas Bakohumas melayani informasi publik secara baik kepada masyarakat sehingga dibutuhkan kemampuan melaksanakan tugas pada level kerja yang ditentukan serta adanya pengetahuan aparatur humas untuk mengintegrasikan fakta dalam rangka mendukung bidang kehumasan, dan sikap atau attitude"ujar Mohamad Ilham A Hamudy pada rapat koordinasi Bakohumas Provinsi Papua di Jayapura
Ilham Hamudy mengharapkan, aparat humas pemerintah dapat bertransformasi menuju humas profesional yang basis kinerjanya didasarkan pada standar kompetensi dan output kinerjanya sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan tugas Bakohumas.
Bakohumas dalam era kompetisi dan persaingan ini, lanjutnya, dibutuhkan oleh negara manapun karena harus bisa membangun positioning dan branding.
"Bakohumas Provinsi Papua harus bisa menginformasikan semua program yang sedang dijalankan oleh pemerintah terutama pada penanganan pandemi COVID-19 dan tahapan Pilkada serentak 2020 melalui media pemerintah dan akun medianya,"ujarnya.
Empat pilar yang mendukunh komunikasi publik terkait penanganan COVID-19 di Papua, menurut Ilham Hamudy, di antaranya himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada,koordinasi dengan instansi terkait.
Serta pilar komunikasi lain penanganan COVID-19, lanjut Ilham Hamudy, yakni pemberian akses informasi ke media dan pengarustamaan gerakan cuci tangan dengan sabun.
Tujuan komunikasi dilakukan Bakohumas di tengah pandemi COVID-19 dan Pilkada serentak 9 Desember 2020, menurut Ilham Hamudy, untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan paham apa yang warga harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya.
“Dan membangun persepsi masyarakat Papua bahwa Negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi,”ujarnya.
Ilham Hamudy mengakui, humas merupakan organ inti organisasi yang berperan vital dan strategis bagi kemajuan suatu organisasi modern.
"Bakohumas adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan program dan kebijakan pemerintah untuk disebarluaskan kepada masyarakat,"ungkapnya.
Ia berharap, kelembagaan Bakohumas Provinsi Papua senantiasa diingatkan untuk kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai fungsinya
Dalam penanganan wabah penyakit di dunia, menurut Ilham Hamudy, seperti disebutkan pendapat Anthony de Mello, mengingatkan bahwa jumlah korban bisa menjadi lima kali lipat, kalau ketakutan di saat terjadi wabah penyakit.
“Seribu orang menjadi korban karena sakit sedangkan empat ribu orang menjadi korban karena panik,”ungkap Ilham Hamudy.
Ia berharap, perlu output yang harus dibuat Bakohumas Provinsi Papua sehingga menjadi dasar penilaian dan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun 2021.
Komunikasi publik
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua EP Rumbekwan mengatakan, humas pemerintah harus mampu melakukan komunikasi publik secara profesional, proporsional, memberikan pencerahan, pemberdayaan dan edukasi sesuai nilai-nilai kebangsaan.
Dalam perspektif tugas kehumasan, menurut staf ahli Gubernur Papua, bahwa kelembagaan humas pemerintah perlu mengembangkan pola pikir, sikap dan tindak secara profesional.
Humas pemerintah harus dapat menciptakan kedamaian dan kesejukan dalam menyampaikan informasi apa saja yang dikerjakan pemerintah.
"Jangan sampai informasi yang diberikan Bakohumas dapat memicu perselisihan ditengah masyarakat,"ujarnya.
Ia berharap, Bakohumas dapat berperan kuat untuk menghilangkan ego sektoral di antara sesama aparat penyelenggara negara, sehingga akan ada sinkronisasi dalam menyajikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
"Publik dapat secara langsung dan terbuka menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah sehingga aparat Bakohumas harus lebih proaktif melakukan penyaringan informasi,"ujarnya.
Ia menyebut, peran Badan Koordinasi Humas Pemerintah sangatlah diperlukan karena merupakan wadah komunikasi pengelola humas instansi pemerintah dalam mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
“Bakohumas mempunyai posisi yang strategis dan peran yang penting dalam upaya menyampaikan informasi kepada publik,"ungkap staf ahli Gubernur Papua EP Rumbekwan.
Diakui, keberadaan Bakohumas mempunyai peran penting untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.
Staf ahli Gubernur Papua EP Rumbekwan mengakui, fungsi utama Humas pemerintah lainnya melakukan diseminasi informasi, melakukan edukasi publik dan melaksanakan fasilitasi informasi.
"Oleh karena itu, Humas pemerintah harus memuat konten informasi yang mencerahkan, mendidik dan mendayagunakan dengan memanfaatkan media yang ada, baik media elektronik, cetak, maupun media online,"harapnya.
Bakohumas Provinsi Papua merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah dari lembaga pemerintah, negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keberadaan Bakohumas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga Papua dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi virus corona di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dibutuhkan peran nyata jajaran aparat kehumasan di Provinsi Papua.
Akankah keberadaan Bakohumas Provinsi Papua sebagai kumpulan aparatur pemerintah,BUMN dan BUMD dapat melayani dan mengelola informasi isu strategis Nasional seperti pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 maka dibutuhkan peran nyata kinerja aparat kehumasan