Jayapura (ANTARA) - Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mamberamo bersama Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Swary Utami Dewi meninjau kemajuan pelaksanaan program padat karya penanaman mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua.
Kepala BPDASHL Mamberamo Mahendro Harjianto kepada Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan program padat karya penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir pada wilayah setempat sejak September 2020 ini merupakan rangkaian dari program percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tersebut, untuk di Provinsi Papua, diberikan program padat karya khusus penanaman manggrove di mana mekanisme pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Menurut Mahendro, hal ini dikarenakan program ini berpola account to account yakni dilaksanakan langsung oleh petani melalui kelompok masyarakat hingga pendistribusian anggarannya langsung ke rekening individu masing-masing anggota kelompok.
"Khusus untuk Provinsi Papua, program padat karya penanaman mangrove ini dilaksanakan pada enam wilayah yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Waropen dan Nabire dengan luasan sekitar 340 hektare serta mengalokasikan dana bagi masyarakat sebesar Rp8 miliar," ujarnya.
Dia menjelaskan dari total alokasi dana tersebut, penyalurannya kepada masing-masing individu pada tiap-tiap wilayah berbeda-beda, tergantung banyaknya jumlah kelompok masyarakat yang menjadi binaan, misalnya untuk di Kota Jayapura berkisar Rp2-3 juta sedangkan di Kabupaten Jayapura berkisar Rp4-6 juta.
"Tapi pada intinya, program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19," katanya.
Dia menambahkan sehingga kegiatan peninjauan yang dilakukan pihaknya lebih kepada pengawasan dan bimbingan teknis guna mengetahui sejauh mana program padat karya tersebut sudah tersalurkan ke masyarakat dan bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut.
"Diharapkan dengan suntikan dana yang ada maka masyarakat memiliki kesadaran untuk membangun lingkungan yakni mangrove di Youtefa misalnya," ujarnya.
Berdasarkan data program padat karya penanaman mangrove di Provinsi Papua dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis BPDASHL Mamberamo di mana kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua juga UPT Balai Besar KSDA Papua sebagai instansi pembina wilayah penanaman.
Kepala BPDASHL Mamberamo Mahendro Harjianto kepada Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan program padat karya penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir pada wilayah setempat sejak September 2020 ini merupakan rangkaian dari program percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tersebut, untuk di Provinsi Papua, diberikan program padat karya khusus penanaman manggrove di mana mekanisme pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat," katanya.
Menurut Mahendro, hal ini dikarenakan program ini berpola account to account yakni dilaksanakan langsung oleh petani melalui kelompok masyarakat hingga pendistribusian anggarannya langsung ke rekening individu masing-masing anggota kelompok.
"Khusus untuk Provinsi Papua, program padat karya penanaman mangrove ini dilaksanakan pada enam wilayah yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Waropen dan Nabire dengan luasan sekitar 340 hektare serta mengalokasikan dana bagi masyarakat sebesar Rp8 miliar," ujarnya.
Dia menjelaskan dari total alokasi dana tersebut, penyalurannya kepada masing-masing individu pada tiap-tiap wilayah berbeda-beda, tergantung banyaknya jumlah kelompok masyarakat yang menjadi binaan, misalnya untuk di Kota Jayapura berkisar Rp2-3 juta sedangkan di Kabupaten Jayapura berkisar Rp4-6 juta.
"Tapi pada intinya, program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19," katanya.
Dia menambahkan sehingga kegiatan peninjauan yang dilakukan pihaknya lebih kepada pengawasan dan bimbingan teknis guna mengetahui sejauh mana program padat karya tersebut sudah tersalurkan ke masyarakat dan bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut.
"Diharapkan dengan suntikan dana yang ada maka masyarakat memiliki kesadaran untuk membangun lingkungan yakni mangrove di Youtefa misalnya," ujarnya.
Berdasarkan data program padat karya penanaman mangrove di Provinsi Papua dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis BPDASHL Mamberamo di mana kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua juga UPT Balai Besar KSDA Papua sebagai instansi pembina wilayah penanaman.