Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta para pemilik anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya di lingkungan setempat agar segera melakukan lelang sedini mungkin yakni pada Desember 2020.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal di Jayapura, Selasa, mengatakan jika lelang sudah dilakukan di Desember, Kementerian/Lembaga atau Daerah sudah bisa mulai melakukan pengerjaan sejak awal Januari 2021.
"Jika lelang segera dilakukan maka pengerjaannya dapat dimulai cepat dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun sesuai yang dijadwalkan," katanya.
Menurut Klemen, anggarannya pun dapat terserap dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
"Besaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat semakin besar di mana ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua juga semakin tinggi sehingga harus dijaga dengan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin," ujarnya.
Dia menjelaskan total anggaran belanja tahun 2021 di Papua sebesar Rp44,2 triliun, di mana Rp38,8 triliun di antaranya berupa dana transfer ke daerah, Rp5,4 triliun Dana Desa, Rp6,3 triliun belanja Kementerian/Lembaga, Rp164,2 miliar dana Dekon dan Rp98,3 miliar dana tugas pembantuan.
"Para kepala daerah diminta melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan reformasi anggaran ini harus dititikberatkan pada hal-hal yang meningkatkan partisipasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, seperti program padat karya, sehingga masyarakat bisa terlibat, mempunyai penghasilan dan ekonominya bisa lebih baik.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal di Jayapura, Selasa, mengatakan jika lelang sudah dilakukan di Desember, Kementerian/Lembaga atau Daerah sudah bisa mulai melakukan pengerjaan sejak awal Januari 2021.
"Jika lelang segera dilakukan maka pengerjaannya dapat dimulai cepat dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun sesuai yang dijadwalkan," katanya.
Menurut Klemen, anggarannya pun dapat terserap dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
"Besaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat semakin besar di mana ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Papua juga semakin tinggi sehingga harus dijaga dengan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin," ujarnya.
Dia menjelaskan total anggaran belanja tahun 2021 di Papua sebesar Rp44,2 triliun, di mana Rp38,8 triliun di antaranya berupa dana transfer ke daerah, Rp5,4 triliun Dana Desa, Rp6,3 triliun belanja Kementerian/Lembaga, Rp164,2 miliar dana Dekon dan Rp98,3 miliar dana tugas pembantuan.
"Para kepala daerah diminta melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan reformasi anggaran ini harus dititikberatkan pada hal-hal yang meningkatkan partisipasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, seperti program padat karya, sehingga masyarakat bisa terlibat, mempunyai penghasilan dan ekonominya bisa lebih baik.