Jayapura (ANTARA) -
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya mensinyalir Nabire saat ini dijadikan pintu masuk pengiriman senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Dugaan itu diperkuat dengan ditangkapnya beberapa pelaku yang menjadi pemasok senjata api dan amunisi, termasuk yang dilakukan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta aparat keamanan.
Penyelidikan masih terus berlangsung dan berharap dapat terungkap dengan menangkap para pihak yang terlibat, kata Irjen Pol Waterpauw di Jayapura, Selasa petang.
Saat memberikan keterangan dalam refleksi akhir tahun, Kapolda Papua menyatakan, akan terus menyelidiki jaringan pemasok senjata api dan amunisi karena saat ini sudah ditemukan adanya pasokan "senpi" asal Filipina yang dibawa dari Sanger Talaud, Sulawesi Utara.
"Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak guna mengungkap jaringan tersebut mengingat dari keterangan MS yang mengambil senpi dari Sanger, senjata itu diterima dari penduduk Sanger, RB seorang wanita yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan YZ warga Nabire yang saat ini masih dicari anggota," ungkap Waterpauw.
Diakui, awalnya persenjataan yang dimiliki KKB lebih banyak berasal dari hasil rampasan dari aparat keamanan yang bertugas di pedalaman, namun saat ini mereka sudah ada para pihak yang memasok termasuk anggota KNPB yang bertugas mencari senpi dan amunisi.
Dan bila sudah mendapat logistik baik itu senpi maupun amunisi maka akan dibawa ke Nabire untuk diserahkan ke orang yang sudah ditunjuk yang nantinya akan meneruskannya ke KKB yang ada di sekitar wilayah itu.
Dari Nabire saat ini sudah bisa jalan darat hingga ke Enarotali dan Timika serta Intan Jaya, walaupun belum semuanya dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor.
Masyarakat juga diharapkan bantuannya dengan memberikan informasi mengingat sangat berbahaya karena dampaknya tidak saja kepada aparat keamanan tetapi juga warga sipil, kata Waterpauw seraya menambahkan selama 2020 tercatat 49 kasus penembakan 17 orang meninggal, 12 di antaranya warga sipil dan empat orang anggota TNI serta satu anggota Polri.
Selama 2021 diprediksi akan terjadi sejumlah gangguan kamtibmas yang dilakukan KKB dan kelompok kriminal politik (KKP) di beberapa wilayah, adanya aksi mahasiswa eksodus dan aliansi mahasiswa Papua (AMP) yang menyuarakan Papua Merdeka ditempat mereka menuntut ilmu serta adanya tuntutan penolakan otsus dan permintaan referendum, tutur Irjen Pol Waterpauw.