Jayapura (ANTARA) - Aksi vandalisme terhadap jaringan infrastruktur telekomunikasi milik PT Palapa Timur Telematika  di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat selama 2019 hingga Januari 2021 sebanyak 174 kasus dengan kasus tertinggi di daerah pengunungan tengah mencapai 80-90 persen.

"Kasus terbesar vandalisme jaringan komunikasi Palapa Timur Telematika terjadi di daerah pegunungan tengah mencapai 80-90 persen kasus,"ungkap Direktur Operasional PT Palapa Timur Telematika Eddy Siahaan melalui keterangan virtual bersama GM Operation PT Palapa Timur Telematika Widodo Yuli Prasetyo dan Project Manager Herald Napitupulu dalam keterangan media melalui zoom, Rabu.

Ia mengakui, kasus vandalisme jaringan komunikasi PT Palapa Timur Telematika beragam mulai dari kategori sedang pemutusan kabel, pengrusakan jaringan hingga pembakaran sehingga merugikan fasilitas publik pelayanan komunikasi untuk masyarakat di wilayah Timur Indonesia khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

Widodo mengakui, akibat kasus vandalisme yang jumlah mencapai seratusan berdampak dengan kerugian material mencapai seratusan miliar karena akan membangun kembali fasilitas jaringan komunikasi yang dirusak.

"Bahkan adanya aksi vandalisme ini merugikan masyarakat karena tidak dapat menggunakan fasilitas internet, video call maupun jaringan telekomunikasi 4G,"katanya.

Sementara itu, Project Manajer PT Palapa Timur Herald Napitupulu mengatakan, untuk perbaikan jaringan komunikasi milik PT Palapa Timur Telematika membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan bagi daerah di pegunungan.

"Untuk wilayah pengunungan selain transportasi menggunakan helikopter, keadaan cuaca yang tidak menentu serta faktor keamanan menjadi kendala yang harus dialami petugas saat memperbaiki fasilitas kerusakan jaringan komunikasi di daerah pegunungan,"katanya.

Sedangkan untuk kerusakan di daerah pesisir pantai, lanjutnya, maka perbaikan memakan waktu berkisar satu bulan karena harus mendatangkan alat penganti dari Jakarta.

"Saya berharap fasilitas jaringan telekomunikasi yang sudah dibangun harus dijaga karena merupakan proyek strategis nasional untuk melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah Timur Indonesia khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat,"ujarnya.