Jayapura (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Papua hingga kini masih menunggu surat penetapan tanggap darurat bencana sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya sudah memberikan contoh draf atau format kepada kepala bidang pada instansi terkait untuk menyusun surat tersebut.
"Namun, hingga kini baik contoh draf atau surat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Intan Jaya maupun keterangan dari dinas sosial setempat juga belum ada," katanya.
Menurut Ribka, koordinasi sudah terjalin sejak awal kejadian penembakan atau pada November 2020, dan pihaknya telah menghubungi kepala dinas setempat, tetapi karena situasi wilayah semakin tidak baik akhirnya hanya bisa berkomunikasi dengan salah satu kepala bidangnya saja.
"Surat tanggap darurat bencana sosial ini berfungsi sebagai dasar bagi kami untuk menyediakan bantuan bagi para pengungsi," ujarnya.
Dia menjelaskan misalnya saja untuk bantuan beras bagi pengungsi, pihaknya dapat menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dasarnya dari surat tanggap darurat bencana sosial tersebut.
"Pasalnya, beras yang akan kami keluarkan dalam jumlah beras sekitar 100 ton lebih sehingga harus ada dasar agar nanti tidak menjadi temuan pemeriksaan keuangan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain surat tersebut, pihaknya juga masih menunggu data berapa jumlah pasti pengungsi di Kabupaten Intan Jaya, di titik mana saja para pengungsi ini berkumpul dan lain sebagainya.
"Sehingga jika belum ada perubahan atau perkembangan dari pemkab setempat, maka ke depan, kami berencana segera mendistribusikan bantuan melalui beberapa titik terluar dari para pengungsi Intan Jaya yang berada di Timika dan Nabire," ujarnya lagi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya sudah memberikan contoh draf atau format kepada kepala bidang pada instansi terkait untuk menyusun surat tersebut.
"Namun, hingga kini baik contoh draf atau surat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Intan Jaya maupun keterangan dari dinas sosial setempat juga belum ada," katanya.
Menurut Ribka, koordinasi sudah terjalin sejak awal kejadian penembakan atau pada November 2020, dan pihaknya telah menghubungi kepala dinas setempat, tetapi karena situasi wilayah semakin tidak baik akhirnya hanya bisa berkomunikasi dengan salah satu kepala bidangnya saja.
"Surat tanggap darurat bencana sosial ini berfungsi sebagai dasar bagi kami untuk menyediakan bantuan bagi para pengungsi," ujarnya.
Dia menjelaskan misalnya saja untuk bantuan beras bagi pengungsi, pihaknya dapat menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dasarnya dari surat tanggap darurat bencana sosial tersebut.
"Pasalnya, beras yang akan kami keluarkan dalam jumlah beras sekitar 100 ton lebih sehingga harus ada dasar agar nanti tidak menjadi temuan pemeriksaan keuangan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain surat tersebut, pihaknya juga masih menunggu data berapa jumlah pasti pengungsi di Kabupaten Intan Jaya, di titik mana saja para pengungsi ini berkumpul dan lain sebagainya.
"Sehingga jika belum ada perubahan atau perkembangan dari pemkab setempat, maka ke depan, kami berencana segera mendistribusikan bantuan melalui beberapa titik terluar dari para pengungsi Intan Jaya yang berada di Timika dan Nabire," ujarnya lagi.