Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemulihan kesehatan bagi warga yang terdampak konflik di Intan Jaya.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal di Jayapura, Kamis, mengatakan pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat telah melakukan inisiatif dengan terjun langsung pada lokasi terdampak.
"Kami telah menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera mengambil langkah sesuai bidang tugasnya, memberikan solusi kemanusiaan di daerah tersebut, sehingga masyarakat yang secara langsung mengalaminya tidak merasa sendiri, namun merasa pemerintah terus hadir memberi semangat serta membantu agar kehidupan berjalan normal kembali," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengatakan akibat konflik di Kabupaten Intan Jaya, masyarakat mengungsi ke beberapa daerah sekitarnya, seperti Nabire, Timika, dan Sugapa.
"Masyarakat mengalami trauma psikis dan fisik serta kelaparan (kurang gizi) khususnya bagi bayi dan balita, untuk itu kami mengirim tim pemulihan dan medis ke titik-titik pengungsian pada 3 Maret 2021 yang membantu masyarakat untuk segera pulih dari kondisi yang dialami," katanya.
Ia mengatakan bantuan yang dikirim berupa obat-obatan, makanan tambahan, dan paket bantuan pemulihan trauma, sedangkan kegiatan utama tim di lokasi meliputi pengobatan, perawatan, pemulihan mental, perbaikan gizi masyarakat, pemberian makanan gizi pada bayi dan balita, pelatihan vaksinator, pemberian vaksin COVID-19, serta sosialisasi pada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan penanganan sosial di Kabupaten Intan Jaya sudah beberapa waktu lalu dimulai yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif bersama pemda setempat.
"Namun penanganan secara langsung dilakukan pada beberapa waktu terakhir ini dengan pengiriman bantuan sosial dari Pemprov Papua sebanyak dua kontainer yang dikirim melalui pelabuhan di Nabire," katanya.
Bantuan sosial tersebut terdiri atas beras 120 ton, mi instan 12.000 bungkus (300 karton), gula pasir 1.000 kg (20 sak), minyak goreng 1.000 wadah (42 karton), ikan kaleng 1.000 kaleng (20 karton), velbet 30 unit, paket keluarga 50 paket, "food ware" 50 paket, selimut 80 potong, kasur 100 lembar, peralatan dapur keluarga 126 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (anak) 357 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (lansia) 320 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (berkebutuhan khusus) 320 paket, serta tambahan khusus yakni garam dan handuk.
"Kini pengungsi yang ada di Nabire kebanyakan berasal dari daerah ibu kota kabupaten (Sugapa) tersebar pada 17 titik di Kabupaten Nabire serta beberapa lokasi di Kabupaten Mimika, namun untuk masyarakat yang ada di distrik atau area di luar ibu kota kabupaten masih banyak dan tentunya karena roda perekonomian tidak maksimal, warganya juga banyak membutuhkan dukungan atau bantuan, untuk ini tetap dilakukan koordinasi baik dengan pemerintah ataupun tokoh-tokoh gereja setempat sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan masalah sosial yang berkepanjangan di tengah pandemi saat ini membutuhkan energi besar dalam penanganannya.
Namun, katanya, semangat kebersamaan dengan semua pemangku kepentingan terkait mendorong Pemprov Papua berharap masalah-masalah sosial di Kabupten Intan Jaya dapat segera terselesaikan, sehingga program–program untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 di Papua dapat berjalan maksimal.
Selain itu, diharapkan hal serupa tidak terjadi di tempat lainnya sehingga masyarakat Papua bisa tetap sehat, kuat untuk mewujudkan "Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan".
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal di Jayapura, Kamis, mengatakan pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat telah melakukan inisiatif dengan terjun langsung pada lokasi terdampak.
"Kami telah menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera mengambil langkah sesuai bidang tugasnya, memberikan solusi kemanusiaan di daerah tersebut, sehingga masyarakat yang secara langsung mengalaminya tidak merasa sendiri, namun merasa pemerintah terus hadir memberi semangat serta membantu agar kehidupan berjalan normal kembali," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengatakan akibat konflik di Kabupaten Intan Jaya, masyarakat mengungsi ke beberapa daerah sekitarnya, seperti Nabire, Timika, dan Sugapa.
"Masyarakat mengalami trauma psikis dan fisik serta kelaparan (kurang gizi) khususnya bagi bayi dan balita, untuk itu kami mengirim tim pemulihan dan medis ke titik-titik pengungsian pada 3 Maret 2021 yang membantu masyarakat untuk segera pulih dari kondisi yang dialami," katanya.
Ia mengatakan bantuan yang dikirim berupa obat-obatan, makanan tambahan, dan paket bantuan pemulihan trauma, sedangkan kegiatan utama tim di lokasi meliputi pengobatan, perawatan, pemulihan mental, perbaikan gizi masyarakat, pemberian makanan gizi pada bayi dan balita, pelatihan vaksinator, pemberian vaksin COVID-19, serta sosialisasi pada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Ribka Haluk mengatakan penanganan sosial di Kabupaten Intan Jaya sudah beberapa waktu lalu dimulai yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif bersama pemda setempat.
"Namun penanganan secara langsung dilakukan pada beberapa waktu terakhir ini dengan pengiriman bantuan sosial dari Pemprov Papua sebanyak dua kontainer yang dikirim melalui pelabuhan di Nabire," katanya.
Bantuan sosial tersebut terdiri atas beras 120 ton, mi instan 12.000 bungkus (300 karton), gula pasir 1.000 kg (20 sak), minyak goreng 1.000 wadah (42 karton), ikan kaleng 1.000 kaleng (20 karton), velbet 30 unit, paket keluarga 50 paket, "food ware" 50 paket, selimut 80 potong, kasur 100 lembar, peralatan dapur keluarga 126 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (anak) 357 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (lansia) 320 paket, perlengkapan dan kebersihan kelompok rentan (berkebutuhan khusus) 320 paket, serta tambahan khusus yakni garam dan handuk.
"Kini pengungsi yang ada di Nabire kebanyakan berasal dari daerah ibu kota kabupaten (Sugapa) tersebar pada 17 titik di Kabupaten Nabire serta beberapa lokasi di Kabupaten Mimika, namun untuk masyarakat yang ada di distrik atau area di luar ibu kota kabupaten masih banyak dan tentunya karena roda perekonomian tidak maksimal, warganya juga banyak membutuhkan dukungan atau bantuan, untuk ini tetap dilakukan koordinasi baik dengan pemerintah ataupun tokoh-tokoh gereja setempat sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan masalah sosial yang berkepanjangan di tengah pandemi saat ini membutuhkan energi besar dalam penanganannya.
Namun, katanya, semangat kebersamaan dengan semua pemangku kepentingan terkait mendorong Pemprov Papua berharap masalah-masalah sosial di Kabupten Intan Jaya dapat segera terselesaikan, sehingga program–program untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 di Papua dapat berjalan maksimal.
Selain itu, diharapkan hal serupa tidak terjadi di tempat lainnya sehingga masyarakat Papua bisa tetap sehat, kuat untuk mewujudkan "Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan".