Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Papua akan membuka penerimaan sebanyak 2.000 calon personel Bintara Polri khusus bagi pemuda-pemudi Orang Asli Papua (OAP) untuk lima wilayah adat Papua di antaranya La Pago, Me Pago, Tabi, Saireri dan Animha.
"Rapat antara pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan Wakapolda, satu poin dibahas adalah persiapan penerimaan 2.000 Secaba Polri khusus OAP. Dan kesepakatan ini, segera kami tindaklanjuti,"ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryok AF Rumaropen melalui laman daerah Papua, Rabu.
Penerimaan bintara Polri OAP disepakati rapat Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto saat rapat bersama di Gedung Negara Dok V Jayapura 5 April 2021.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura drg. Aloysius Giay, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare dan Kepala Biro Umum Setda Papua Elpius Hugi
Rumaropen menginformasikan, untuk pembiayaan penerimaan dan pendidikan 2.000 OAP itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun ini.
"Gubernur dan Wagub memerintahkan BPSDM berkoordinasi dengan Polda Papua untuk penerimaan dan pendidikan bintara Polri putra-putri OAP. Teknisnya, Polda Papua mengajukan kebutuhan penganggarannya kepada Pemprov Papua melalui BPSDM. Kemudian BPSDM ajukan ke tim anggaran untuk diakomodir,"jelasnya.
Pada rapat tersebut, lanjut Kepala BPSDM, Wagub Papua Klemen Tinal juga menekankan bahwa penerimaan Bintara Polri harus OAP.
Sehingga pemuda-pemudi yang berada di kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua mendapat kesempatan untuk berkarier dan mengabdi di Polri.
:Untuk penerimaan Bintara Polri ini, Pak Wagub minta dan menekankan dikhususkan untuk orang asli Papua. Kemudian mengakomodir pemuda-pemudi asli Papua yang berada di kampung-kampung di seluruh di Provinsi Papua,"ungkap Aryoko.
Dia menambahkan selain pembiyaan dari Pemprov Papua, proses saat seleksi kesehatan akan melibatkan tim RSUD Dok II Jayapura.
"Bapak Gubernur dan Wagub juga meminta saat proses seleksi kesehatan melibatkan tim kesehatan Provinsi Papua dari RSUD Dok II Jayapura dan dinas kesehatan,"ujarnya
"Rapat antara pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan Wakapolda, satu poin dibahas adalah persiapan penerimaan 2.000 Secaba Polri khusus OAP. Dan kesepakatan ini, segera kami tindaklanjuti,"ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryok AF Rumaropen melalui laman daerah Papua, Rabu.
Penerimaan bintara Polri OAP disepakati rapat Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto saat rapat bersama di Gedung Negara Dok V Jayapura 5 April 2021.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura drg. Aloysius Giay, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare dan Kepala Biro Umum Setda Papua Elpius Hugi
Rumaropen menginformasikan, untuk pembiayaan penerimaan dan pendidikan 2.000 OAP itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun ini.
"Gubernur dan Wagub memerintahkan BPSDM berkoordinasi dengan Polda Papua untuk penerimaan dan pendidikan bintara Polri putra-putri OAP. Teknisnya, Polda Papua mengajukan kebutuhan penganggarannya kepada Pemprov Papua melalui BPSDM. Kemudian BPSDM ajukan ke tim anggaran untuk diakomodir,"jelasnya.
Pada rapat tersebut, lanjut Kepala BPSDM, Wagub Papua Klemen Tinal juga menekankan bahwa penerimaan Bintara Polri harus OAP.
Sehingga pemuda-pemudi yang berada di kampung-kampung di seluruh Provinsi Papua mendapat kesempatan untuk berkarier dan mengabdi di Polri.
:Untuk penerimaan Bintara Polri ini, Pak Wagub minta dan menekankan dikhususkan untuk orang asli Papua. Kemudian mengakomodir pemuda-pemudi asli Papua yang berada di kampung-kampung di seluruh di Provinsi Papua,"ungkap Aryoko.
Dia menambahkan selain pembiyaan dari Pemprov Papua, proses saat seleksi kesehatan akan melibatkan tim RSUD Dok II Jayapura.
"Bapak Gubernur dan Wagub juga meminta saat proses seleksi kesehatan melibatkan tim kesehatan Provinsi Papua dari RSUD Dok II Jayapura dan dinas kesehatan,"ujarnya