Timika (ANTARA) - Sebanyak 35.000 karyawan PT Freeport Indonesia dan subkontraktor beserta keluarga masih menunggu kejelasan dari pemerintah soal implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 gotong-royong.
Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga yang dihubungi Antara di Timika, Senin mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian dari pemerintah soal kapan bisa melakukan vaksinasi COVID-19 secara gotong-royong atau mandiri.
"Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama," katanya.
Sejak Februari lalu, manajemen PT Freeport Indonesia sudah berinisiatif melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35.000 karyawan dan keluarga yang ada di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta, termasuk karyawan perusahaan subkontraktor.
"Kami sudah bersurat memesan 70.000 dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang," ujar Jonny.
Meski sudah mengajukan permohonan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, kata dia, hingga kini pemerintah belum memberikan kejelasan dan kepastian soal kapan dimulai kegiatan vaksin gotong-royong atau vaksin mandiri yang diwacanakan sejak akhir tahun 2020 itu.
"Sejak Februari Freeport sudah menyatakan sikap untuk ikut vaksin gotong-royong, mau biayai sendiri, bahkan kami sudah menyiapkan semua hal yang dipersyaratkan untuk melakukan vaksinasi gotong-royong itu. Kami siap saja untuk memesan vaksin manapun, karena vaksin yang dari pemerintah belum tersedia. Aturannya sudah jelas, untuk kegiatan vaksinasi gotong-royong tidak boleh menggunakan Sinovac, dan semua pemesanan vaksin itu harus melalui satu pintu, Kementerian Kesehatan," kata Jonny.
Menurut dia, hingga kini pemerintah melalui Kemenkes belum juga mengeluarkan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi gotong-royong, termasuk kapan akan dilaksanakan vaksinasi gotong-royong, sejauhmana ketersediaan vaksinnya dan lainnya.
Dalam situasi yang serba tidak jelas dan tidak pasti itu, menurut Jonny, hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menekan laju kasus COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, katanya, temuan kasus baru COVID-19 di kalangan karyawan, baik di wilayah Tembagapura, Kuala Kencana dan Pelabuhan Portsite Amamapare menurun drastis.
"Sekarang tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di area kerja PT Freeport mencapai 97 persen. Sebulan lalu memang sempat naik, namun sudah tertangani. Secara keseluruhan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika juga semakin baik. Data terakhir yang kami terima, kasus aktif di Mimika, termasuk yang ada di Freeport, tinggal 260-an. Tidak ada lagi pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien tanpa gejala dan gejala ringan memang masih ada yang isolasi di barak di Tembagapura dan Mile 38, ada juga yang melakukan isolasi mandiri di rumah," ujarnya.
Jonny tidak berani menyimpulkan bahwa penurunan kasus COVID-19 di area kerja Freeport menunjukkan bahwa pandemi global itu akan segera memasuki tahap akhir, sebab belajar dari pengalaman di negara-negara lain, seperti di Eropa, bahkan di Asia, justru kasus COVID-19 akhir-akhir ini mengalami kenaikan di saat penerapan protokol kesehatan semakin kendor.
"Kami dari perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Tapi kembali kepada kesadaran semua orang untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, tentu diharapkan program vaksinasi gotong-royong secepatnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Kami tidak tahu persis mengapa begitu repot, ada apa di balik ini semua? Semoga semuanya cepat tertangani secara baik," ujarnya.
Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga yang dihubungi Antara di Timika, Senin mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian dari pemerintah soal kapan bisa melakukan vaksinasi COVID-19 secara gotong-royong atau mandiri.
"Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama," katanya.
Sejak Februari lalu, manajemen PT Freeport Indonesia sudah berinisiatif melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35.000 karyawan dan keluarga yang ada di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta, termasuk karyawan perusahaan subkontraktor.
"Kami sudah bersurat memesan 70.000 dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang," ujar Jonny.
Meski sudah mengajukan permohonan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, kata dia, hingga kini pemerintah belum memberikan kejelasan dan kepastian soal kapan dimulai kegiatan vaksin gotong-royong atau vaksin mandiri yang diwacanakan sejak akhir tahun 2020 itu.
"Sejak Februari Freeport sudah menyatakan sikap untuk ikut vaksin gotong-royong, mau biayai sendiri, bahkan kami sudah menyiapkan semua hal yang dipersyaratkan untuk melakukan vaksinasi gotong-royong itu. Kami siap saja untuk memesan vaksin manapun, karena vaksin yang dari pemerintah belum tersedia. Aturannya sudah jelas, untuk kegiatan vaksinasi gotong-royong tidak boleh menggunakan Sinovac, dan semua pemesanan vaksin itu harus melalui satu pintu, Kementerian Kesehatan," kata Jonny.
Menurut dia, hingga kini pemerintah melalui Kemenkes belum juga mengeluarkan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi gotong-royong, termasuk kapan akan dilaksanakan vaksinasi gotong-royong, sejauhmana ketersediaan vaksinnya dan lainnya.
Dalam situasi yang serba tidak jelas dan tidak pasti itu, menurut Jonny, hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menekan laju kasus COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, katanya, temuan kasus baru COVID-19 di kalangan karyawan, baik di wilayah Tembagapura, Kuala Kencana dan Pelabuhan Portsite Amamapare menurun drastis.
"Sekarang tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di area kerja PT Freeport mencapai 97 persen. Sebulan lalu memang sempat naik, namun sudah tertangani. Secara keseluruhan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika juga semakin baik. Data terakhir yang kami terima, kasus aktif di Mimika, termasuk yang ada di Freeport, tinggal 260-an. Tidak ada lagi pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien tanpa gejala dan gejala ringan memang masih ada yang isolasi di barak di Tembagapura dan Mile 38, ada juga yang melakukan isolasi mandiri di rumah," ujarnya.
Jonny tidak berani menyimpulkan bahwa penurunan kasus COVID-19 di area kerja Freeport menunjukkan bahwa pandemi global itu akan segera memasuki tahap akhir, sebab belajar dari pengalaman di negara-negara lain, seperti di Eropa, bahkan di Asia, justru kasus COVID-19 akhir-akhir ini mengalami kenaikan di saat penerapan protokol kesehatan semakin kendor.
"Kami dari perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Tapi kembali kepada kesadaran semua orang untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, tentu diharapkan program vaksinasi gotong-royong secepatnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Kami tidak tahu persis mengapa begitu repot, ada apa di balik ini semua? Semoga semuanya cepat tertangani secara baik," ujarnya.