Timika (ANTARA) - Manajemen PT Freeport Indonesia terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 bagi puluhan ribu karyawan dan keluarga mereka.
Manajer Coorporate Communications PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga di Timika, Rabu, mengatakan Freeport termasuk salah satu dari sekian ribu perusahaan swasta di Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dapat melakukan vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi mandiri.
"Harapan kami dan juga sebagaimana harapan pemerintah agar vaksin COVID-19 itu tersedia sehingga proses vaksinasi bagi karyawan kami dan keluarga baik yang ada di jobsite di Kabupaten Mimika, maupun di Jayapura dan Jakarta bisa segera terwujud dalam waktu secepatnya. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah masih terus berlangsung sampai sekarang," kata Kerry.
Ia menyebutkan pengadaan vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong-royong oleh perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan lainnya dilakukan secara terpusat melalui PT Bio Farma.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada kejelasan waktu pelaksanaan vaksinasi gotong-royong yang sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak akhir tahun 2020.
"Kami berharap lebih cepat maka lebih baik. Rantai suplai vaksin ini ada pada kewenangan pemerintah. Kami mendukung kebijakan Pemkab Mimika yang menargetkan 70 sampai 80 persen dari total populasi penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," kata Kerry.
Kerry membantah isu yang berkembang bahwa karyawan Freeport menolak kebijakan vaksinasi COVID-19.
"Tidak demikian. Sejauh ini rekan-rekan karyawan justru bertanya-tanya kapan mereka akan divaksin karena kelompok sasaran lainnya di Kabupaten Mimika sekarang ini sudah dan sedang menerima suntikan vaksin COVID-19," ujarnya.
Sebelumnya Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian dari pemerintah soal kapan bisa melakukan vaksinasi COVID-19 secara gotong-royong atau mandiri.
"Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama," katanya.
Sejak Februari lalu, manajemen PT Freeport Indonesia sudah berinisiatif melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35.000 karyawan dan keluarga yang ada di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta, termasuk karyawan perusahaan subkontraktor.
"Kami sudah bersurat memesan 70.000 dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang," ujar Jonny.
Manajer Coorporate Communications PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga di Timika, Rabu, mengatakan Freeport termasuk salah satu dari sekian ribu perusahaan swasta di Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dapat melakukan vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi mandiri.
"Harapan kami dan juga sebagaimana harapan pemerintah agar vaksin COVID-19 itu tersedia sehingga proses vaksinasi bagi karyawan kami dan keluarga baik yang ada di jobsite di Kabupaten Mimika, maupun di Jayapura dan Jakarta bisa segera terwujud dalam waktu secepatnya. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah masih terus berlangsung sampai sekarang," kata Kerry.
Ia menyebutkan pengadaan vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong-royong oleh perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan lainnya dilakukan secara terpusat melalui PT Bio Farma.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada kejelasan waktu pelaksanaan vaksinasi gotong-royong yang sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak akhir tahun 2020.
"Kami berharap lebih cepat maka lebih baik. Rantai suplai vaksin ini ada pada kewenangan pemerintah. Kami mendukung kebijakan Pemkab Mimika yang menargetkan 70 sampai 80 persen dari total populasi penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," kata Kerry.
Kerry membantah isu yang berkembang bahwa karyawan Freeport menolak kebijakan vaksinasi COVID-19.
"Tidak demikian. Sejauh ini rekan-rekan karyawan justru bertanya-tanya kapan mereka akan divaksin karena kelompok sasaran lainnya di Kabupaten Mimika sekarang ini sudah dan sedang menerima suntikan vaksin COVID-19," ujarnya.
Sebelumnya Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan PT Freeport Indonesia Jonny Lingga mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian dari pemerintah soal kapan bisa melakukan vaksinasi COVID-19 secara gotong-royong atau mandiri.
"Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama," katanya.
Sejak Februari lalu, manajemen PT Freeport Indonesia sudah berinisiatif melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35.000 karyawan dan keluarga yang ada di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta, termasuk karyawan perusahaan subkontraktor.
"Kami sudah bersurat memesan 70.000 dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang," ujar Jonny.