Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta pemerintah maupun dinas terkait untuk dapat mengatasi masalah pengangguran di wilayah itu.
Anggota DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo di Wamena, Senin, mengatakan dari kegiatan masa reses ditemukan pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Kita akan memanggil OPD terkait dan bidang yang bisa menciptakan lapangan kerja seperti pariwisata, usaha untuk meminta penjelasan terkait pengangguran ini," katanya.
Legislator akan menyarankan pemda untuk selanjutnya menginformasikan kepada pengusaha agar tidak mendatangkan pencari kerja dari luar Jayawijaya, tetapi memanfaatkan tenaga kerja yang ada.
"Masa untuk mengangkut pasir, mencampur semen harus orang dari luar yang datang. Kenapa anak-anak di sini tidak dibina untuk itu," katanya.
Ia mengatakan kondisi tersebut ikut mejadi pemicu lambatnya peredaran uang di Jayawijaya.
"Kalau dilihat, pertumbuhan penduduk di Jayawijaya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia memang ada kesenjangan yang besar," katanya.
Ia mengatakan 90 persen sumber peredaran uang di Jayawijaya adalah dari pemerintah sehingga jika kegiatan pemerintah belum berjalan maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sini.
"Pekerja tidak bisa mendapat upah kalau belum berjalan, sehingga berdampak pada usaha kios dan toko, artinya daya beli turun tetapi tidak stagnan atau permanen tetapi ini tergantung dari stimulus program pemerintah," katanya.
Anggota DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo di Wamena, Senin, mengatakan dari kegiatan masa reses ditemukan pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Kita akan memanggil OPD terkait dan bidang yang bisa menciptakan lapangan kerja seperti pariwisata, usaha untuk meminta penjelasan terkait pengangguran ini," katanya.
Legislator akan menyarankan pemda untuk selanjutnya menginformasikan kepada pengusaha agar tidak mendatangkan pencari kerja dari luar Jayawijaya, tetapi memanfaatkan tenaga kerja yang ada.
"Masa untuk mengangkut pasir, mencampur semen harus orang dari luar yang datang. Kenapa anak-anak di sini tidak dibina untuk itu," katanya.
Ia mengatakan kondisi tersebut ikut mejadi pemicu lambatnya peredaran uang di Jayawijaya.
"Kalau dilihat, pertumbuhan penduduk di Jayawijaya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia memang ada kesenjangan yang besar," katanya.
Ia mengatakan 90 persen sumber peredaran uang di Jayawijaya adalah dari pemerintah sehingga jika kegiatan pemerintah belum berjalan maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sini.
"Pekerja tidak bisa mendapat upah kalau belum berjalan, sehingga berdampak pada usaha kios dan toko, artinya daya beli turun tetapi tidak stagnan atau permanen tetapi ini tergantung dari stimulus program pemerintah," katanya.