Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan jurus ampuh untuk menumpas "raja kecil" di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, dengan ajian yang terkenal dengan istilah "blusukan".
Jurus tersebut mungkin selama ini selalu identik dengan Jokowi, sejak masih menjabat Wali Kota Surakarta hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
"Blusukan, di mata dan di hati Jokowi merujuk kepada aksi langsung terjun ke lapangan menyambangi rakyat di mana saja berada dari desa sampai kota demi mengetahui dan membawa solusi pemenuhan fatsun demokrasi, yakni amanat hatinurani rakyat," tulis AA Ariwibowo dalam sepenggal artikel berjudul Jokowi, Mark Zuckerberg dan 'blusukan' di ANTARA Jakarta, Selasa (14/10/2014) silam.
Jurus tersebut mungkin sulit dipahami mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka kerap menyamakan jurus tersebut dengan ajian lain dari kalangan elit politik bernama pencitraan.
Tapi sebetulnya berbeda, Jokowi tetaplah Joko Widodo, seorang pemimpin yang lahir dari rahim masyarakat sipil, bukan elit.
Bisa terlihat ketika tampil di televisi saat diwawancarai wartawan, masyarakat melihat Jokowi yang masih sama. Tak berubah.
Mungkin ini yang membuat Agung Kurniawan (38), warga asal Ngawi yang berprofesi sebagai supir truk montainer, lancar mencurahkan segala unek-unek
terkait di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Jokowi.
Mendengar itu, Presiden Jokowi lantas kembali menanyakan apakah hingga saat ini masih terjadi aksi penodongan tersebut.
Pertanyaan Jokowi langsung ditimpali sopir truk lainnya yang mengaku namanya Abdul Hakim Sitompul.
"Benar Pak. (Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon sama Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," jawab Hakim.
"Siapa yang pungli?" tanya Presiden.
"Dari karyawan," jawab Hakim.
Presiden Jokowi menerima laporan terkait pungli tersebut dan mencarikan solusi dengan meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Raja Kecil
Kegiatan perekonomian di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sangat padat karena di sinilah pintu gerbang arus barang untuk kegiatan ekspor dan impor yang menghubungkan Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
Seperti halnya dengan kota-kota besar lain di dunia seperti Tanjung Priok-AS (New York, Norfolk, Charleston, Los Angles, Oakland, dll); Tanjung Priok-Intra Asia (Hong Kong, Singapura, Colombo, dll); Tanjung Priok-Eropa; dan Tanjung Priok-Australia (Brisbane, Sydney, Melbourne).
Trafik kapal selama 2020 di Tanjung Priok adalah 11.081 unit dengan muatan sebanyak 130.626.696 Gross Ton (GT). Muatan tersebut ada yang dibawa dalam 6.170.468 unit Petikemas berukuran setara 20 kaki (Twenty Foot Equivalent Units/TEUs) dan 16.765.216 ton berada dalam muatan non peti kemas.
Namun, sejumlah oknum tampil bak raja kecil yang bisa mengatur pelayanan bongkar muat demi mencari keuntungan dari trafik ekspor-impor yang begitu padat tadi.
Sejauh ini dari hasil penelusuran polisi, total tersangka yang ditangkap sebanyak 49 orang, yang sebagian besar merupakan karyawan yang bekerja di kawasan Pelabuhan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, saat konferensi pers terkait pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan praktik tak terpuji ini terjadi mulai dari pos sekuriti saat mendekati pelabuhan hingga masuk ke masing-masing depo yang dikelola swasta.
"Jadi mulai masuk, saat mendekati Pelabuhan Tanjung Priok sampai mengangkat barang. Ini yang dilakukan pelaku-pelaku pungli. Uangnya mulai dari Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000 sampai Rp 20.000," kata Yusri.
Di pos satu saja, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya itu, tepatnya di pintu masuk sekuriti harus bayar Rp2.000. Kemudian masuk pos dua biaya masuk lagi Rp2.000. Masuk ke pos tiga yang merupakan bagian cuci biaya harus bayar Rp2.000 hingga Rp5.000 lagi.
Kemudian, di pos empat bagian angkat kontainer (crane) Rp5.000.
Tak berhenti di situ, saat truk keluar dari depo, supir truk juga harus menyetor sebesar Rp 2.000.
Andaikata, ada 500 kendaraan kontainer saja yang memasukkan barang, nilai Rp 13.000 tadi dikalikan 500, maka bisa berlipat hingga Rp 6,5 juta.
Oknum
Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi.
Senior Manager Corporate Secretary JICT Raditya Arrya dalam keterangan pers, mengatakan pihaknya meyakini perbuatan pungli adalah ulah sekelompok oknum pekerja dari perusahaan "outsourcing" yang ditunjuk oleh JICT.
"Kami prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk penangkapan terhadap oknum pekerja outsourcing di terminal JICT yang tidak bertanggung jawab," kata Arrya.
Dan karena peristiwa tersebut, JICT akan berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi.
PT JICT juga mengajak dan meminta kepada setiap pengguna jasa, pelanggan, dan mitra kerja, untuk tidak memberikan atau membayar biaya atau bentuk apapun, kecuali tarif resmi dan mempunyai tanda terima resmi.
Senada, Corporate Secretary Pelindo II Ali Mulyono mengatakan manajemen PT Pelindo II beserta manajemen anak perusahaan menyerahkan proses hukum terhadap kasus pungli tersebut kepada pihak Kepolisian RI.
Ia pun mengatakan PT Pelindo II berkomitmen untuk menjadikan lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok bebas dari praktik pungli.
Namun, Presiden Jokowi memberi pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelidiki kemacetan yang kerap terjadi, sehingga menyebabkan tersangka preman leluasa melakukan pungli terhadap para supir truk kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Hal ini menjadi penting, karena selain geometri simpangan dan kapasitas jalan menuju Depo Kontainer yang tidak sebanding dengan volume lalulintas truk peti kemas yang melintas, kemacetan juga dapat terjadi karena adanya aktivitas bongkar muat yang terjadi di depo pelabuhan.
Ekonom Rizal Ramli sewaktu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pernah berujar bahwa ada aktivitas raja kecil pula yang memperburuk waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, waktu sandar kapal di Pelabuhan Tanjung Priok bisa mencapai lima hari sebelum masuk ke proses selanjutnya.
Hal itu, jauh berbeda dengan waktu sandar di pelabuhan di luar negeri yang hanya berkisar 1,5 hari.
"Semakin lama sandar, biayanya semakin mahal," katanya seusai mengunjungi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/9/2015).
Jurus tersebut mungkin selama ini selalu identik dengan Jokowi, sejak masih menjabat Wali Kota Surakarta hingga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
"Blusukan, di mata dan di hati Jokowi merujuk kepada aksi langsung terjun ke lapangan menyambangi rakyat di mana saja berada dari desa sampai kota demi mengetahui dan membawa solusi pemenuhan fatsun demokrasi, yakni amanat hatinurani rakyat," tulis AA Ariwibowo dalam sepenggal artikel berjudul Jokowi, Mark Zuckerberg dan 'blusukan' di ANTARA Jakarta, Selasa (14/10/2014) silam.
Jurus tersebut mungkin sulit dipahami mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka kerap menyamakan jurus tersebut dengan ajian lain dari kalangan elit politik bernama pencitraan.
Tapi sebetulnya berbeda, Jokowi tetaplah Joko Widodo, seorang pemimpin yang lahir dari rahim masyarakat sipil, bukan elit.
Bisa terlihat ketika tampil di televisi saat diwawancarai wartawan, masyarakat melihat Jokowi yang masih sama. Tak berubah.
Mungkin ini yang membuat Agung Kurniawan (38), warga asal Ngawi yang berprofesi sebagai supir truk montainer, lancar mencurahkan segala unek-unek
terkait di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Jokowi.
Mendengar itu, Presiden Jokowi lantas kembali menanyakan apakah hingga saat ini masih terjadi aksi penodongan tersebut.
Pertanyaan Jokowi langsung ditimpali sopir truk lainnya yang mengaku namanya Abdul Hakim Sitompul.
"Benar Pak. (Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon sama Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," jawab Hakim.
"Siapa yang pungli?" tanya Presiden.
"Dari karyawan," jawab Hakim.
Presiden Jokowi menerima laporan terkait pungli tersebut dan mencarikan solusi dengan meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Raja Kecil
Kegiatan perekonomian di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sangat padat karena di sinilah pintu gerbang arus barang untuk kegiatan ekspor dan impor yang menghubungkan Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
Seperti halnya dengan kota-kota besar lain di dunia seperti Tanjung Priok-AS (New York, Norfolk, Charleston, Los Angles, Oakland, dll); Tanjung Priok-Intra Asia (Hong Kong, Singapura, Colombo, dll); Tanjung Priok-Eropa; dan Tanjung Priok-Australia (Brisbane, Sydney, Melbourne).
Trafik kapal selama 2020 di Tanjung Priok adalah 11.081 unit dengan muatan sebanyak 130.626.696 Gross Ton (GT). Muatan tersebut ada yang dibawa dalam 6.170.468 unit Petikemas berukuran setara 20 kaki (Twenty Foot Equivalent Units/TEUs) dan 16.765.216 ton berada dalam muatan non peti kemas.
Namun, sejumlah oknum tampil bak raja kecil yang bisa mengatur pelayanan bongkar muat demi mencari keuntungan dari trafik ekspor-impor yang begitu padat tadi.
Sejauh ini dari hasil penelusuran polisi, total tersangka yang ditangkap sebanyak 49 orang, yang sebagian besar merupakan karyawan yang bekerja di kawasan Pelabuhan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, saat konferensi pers terkait pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan praktik tak terpuji ini terjadi mulai dari pos sekuriti saat mendekati pelabuhan hingga masuk ke masing-masing depo yang dikelola swasta.
"Jadi mulai masuk, saat mendekati Pelabuhan Tanjung Priok sampai mengangkat barang. Ini yang dilakukan pelaku-pelaku pungli. Uangnya mulai dari Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000 sampai Rp 20.000," kata Yusri.
Di pos satu saja, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya itu, tepatnya di pintu masuk sekuriti harus bayar Rp2.000. Kemudian masuk pos dua biaya masuk lagi Rp2.000. Masuk ke pos tiga yang merupakan bagian cuci biaya harus bayar Rp2.000 hingga Rp5.000 lagi.
Kemudian, di pos empat bagian angkat kontainer (crane) Rp5.000.
Seluruh pos ini tidak memiliki karcis dari pihak depo yang diberikan kepada pihak supir.
"Ini nilai pungli yang paling kecil saya ambil," kata Yusri. Sebab, tarif siang rupanya berbeda dengan tarif malam. Karena pengawasan lebih ketat.Tak berhenti di situ, saat truk keluar dari depo, supir truk juga harus menyetor sebesar Rp 2.000.
"Pos 5 bagian keluar depo Rp2.000," kata dia
Jadi total keseluruhan penghasilan dari pungli sekitar Rp 13.000, dalam satu hari.Andaikata, ada 500 kendaraan kontainer saja yang memasukkan barang, nilai Rp 13.000 tadi dikalikan 500, maka bisa berlipat hingga Rp 6,5 juta.
Oknum
Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi.
Senior Manager Corporate Secretary JICT Raditya Arrya dalam keterangan pers, mengatakan pihaknya meyakini perbuatan pungli adalah ulah sekelompok oknum pekerja dari perusahaan "outsourcing" yang ditunjuk oleh JICT.
"Kami prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk penangkapan terhadap oknum pekerja outsourcing di terminal JICT yang tidak bertanggung jawab," kata Arrya.
Dan karena peristiwa tersebut, JICT akan berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi.
PT JICT juga mengajak dan meminta kepada setiap pengguna jasa, pelanggan, dan mitra kerja, untuk tidak memberikan atau membayar biaya atau bentuk apapun, kecuali tarif resmi dan mempunyai tanda terima resmi.
Senada, Corporate Secretary Pelindo II Ali Mulyono mengatakan manajemen PT Pelindo II beserta manajemen anak perusahaan menyerahkan proses hukum terhadap kasus pungli tersebut kepada pihak Kepolisian RI.
Ia pun mengatakan PT Pelindo II berkomitmen untuk menjadikan lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok bebas dari praktik pungli.
Namun, Presiden Jokowi memberi pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelidiki kemacetan yang kerap terjadi, sehingga menyebabkan tersangka preman leluasa melakukan pungli terhadap para supir truk kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Hal ini menjadi penting, karena selain geometri simpangan dan kapasitas jalan menuju Depo Kontainer yang tidak sebanding dengan volume lalulintas truk peti kemas yang melintas, kemacetan juga dapat terjadi karena adanya aktivitas bongkar muat yang terjadi di depo pelabuhan.
Ekonom Rizal Ramli sewaktu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pernah berujar bahwa ada aktivitas raja kecil pula yang memperburuk waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, waktu sandar kapal di Pelabuhan Tanjung Priok bisa mencapai lima hari sebelum masuk ke proses selanjutnya.
Hal itu, jauh berbeda dengan waktu sandar di pelabuhan di luar negeri yang hanya berkisar 1,5 hari.
"Semakin lama sandar, biayanya semakin mahal," katanya seusai mengunjungi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/9/2015).