Wamena (ANTARA) - Tim COVID-19 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menemukan tujuh kasus baru penularan COVID-19 di salah satu gereja di ibu kota kabupaten ini.
Ketua Tim COVID-19 Kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Kamis, mengatakan tujuh pasien itu tertular dari salah satu pasien lainnya yang merupakan anggota jemaat gereja setempat.
"Kemarin kita mendapat tambahan tujuh kasus baru lagi. Ini karena ada hasil kontak di mana satu gereja yang ada jemaatnya positif, akhirnya kita kemarin dapat tujuh dari itu," katanya.
Data terakhir Tim COVID-19 Jayawijaya menyebutkan secara keseluruhan pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak 29 orang.
"Untuk data hari ini (24/6) saya belum dapat data," katanya.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga belum memutuskan apakah nantinya dilakukan penutupan bandara atau tidak, sebagaimana rencana pemerintah provinsi setelah meningkatnya angka COVID-19.
Jhon Richard Banua yang juga Bupati Jayawijaya ini mengatakan apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memutuskan untuk daerah menutup akses masuk dan keluar masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 maka akan disesuaikan.
"Kalau memang di provinsi perintah 'lock down' (karantina wilayah), kami di daerah akan menyesuaikan," katanya.
Ketua Tim COVID-19 Kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, Kamis, mengatakan tujuh pasien itu tertular dari salah satu pasien lainnya yang merupakan anggota jemaat gereja setempat.
"Kemarin kita mendapat tambahan tujuh kasus baru lagi. Ini karena ada hasil kontak di mana satu gereja yang ada jemaatnya positif, akhirnya kita kemarin dapat tujuh dari itu," katanya.
Data terakhir Tim COVID-19 Jayawijaya menyebutkan secara keseluruhan pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak 29 orang.
"Untuk data hari ini (24/6) saya belum dapat data," katanya.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga belum memutuskan apakah nantinya dilakukan penutupan bandara atau tidak, sebagaimana rencana pemerintah provinsi setelah meningkatnya angka COVID-19.
Jhon Richard Banua yang juga Bupati Jayawijaya ini mengatakan apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memutuskan untuk daerah menutup akses masuk dan keluar masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 maka akan disesuaikan.
"Kalau memang di provinsi perintah 'lock down' (karantina wilayah), kami di daerah akan menyesuaikan," katanya.