Wamena (ANTARA) - Sejumlah pengusaha asli orang Papua di Kabupaten Jayawijaya melakukan pemalangan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat karena tidak mendapat proyek dari pemerintah setempat. Koordinator pemalangan Jhon Matuan di Kantor Bupati Jayawijaya, Senin, mengatakan setiap tahun mereka membayar pajak perusahaan ke pemda setempat namun mereka tidak mendapatkan proyek atau pekerjaan. "Kami tahu bahwa bendera-bendera yang ada menang tender di pemda ini adalah milik orang dinas (ASN), bukan murni perusahaan atau kontraktor orang Papua,"katanya. Ia mengatakan pemalangan dua intansi ini akan berlangsung hingga mereka menerima jawaban dari bupati terkait dugaan kecurangan dalam proyek pemda. "Kita tahu selak main mereka, sebab sudah ada penunjukan langsung baru mereka (pengusaha yang ditunjuk) alasan ikut lelang ramai-ramai," katanya. Pengusaha Papua lainnya, Mully Wetipo mengatakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tiap instansi pemerintah di Jayawijaya yang nilainya Rp1 miliar cukup banyak namun pengusaha Papua tidak mendapatkan proyek itu. "Kita jujur saja, ada beberapa dinas seperti di perikanan, itu ada nama-nama dari putra daerah asli untuk pengadaan dan sebagainya namun nilai kontrak itu hanya Rp65 juta. Pertanyaannya kalau dibagikan dengan nilai begitu atau Rp100-500 juta pun dikasi untuk dua orang yang kerja, sekarang nilai-nilai lebihnya ada kemana," katanya. Mereka menilai sebagian besar proyek pemerintah diambil alih oleh orang dalam yang memiliki hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah setempat. "DPA untuk penggunaan anggaran baik jasa maupun konstruksi, itu kan besar sekali. Tetapi jangankan Rp2 miliar, di atas dari Rp1 miliar saja bukan anak-anak putra daerah yang kerja. Kalaupun ada itu dibagi atau dipecahkan lagi ke dua-tiga orang," katanya.

Pewarta : Marius Frisson Yewun
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2024