Wamena (ANTARA) - Dua agen premium minyak solar (APMS) besar di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sepi antrian kendaraan setelah pemerintah mewacanakan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dari kendaraan yang hendak mengambil bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di agen setempat.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Jayawijaya Basni di Wamena, Jumat, mengatakan pemerintah memang berencana memeriksa surat-surat setiap kendaraan yang hendak masuk ke APMS untuk mengisi BBM.
"Keputusan kita sebenarnya hari ini rencana turun sama-sama untuk pelayanan BBM subsidi di APMS, jadi kendaraan disesuaikan dengan plat. Mungkin karena sudah bocor informasi ini sehingga tidak ada antrian. Kemungkinan banyak kendaraan tidak sesuai dengan plat," katanya.
Dishub akan rutin turun ke APMS untuk memeriksa KIR setiap mobil yang ada di sana.
"Kami dari perhubungan tetap rutin turun untuk cek kendaraan yang mati kir di lapangan karena semuanya umumnya berkumpul di APMS," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) Jayawijaya Doktor Lukas Kossay mengatakan karena kuota BBM kabupaten terbatas sehingga pemerintah melakukan pengawasan setiap pembelian di APMS melalui kupon pembelian BBM.
Disnakerindag akan berkoodinasi ulang dengan dinas perhubungan serta samsat terkait data kendaraan yang selama ini mengisi BBM subsidi pemerintah di APMS-APMS.
"Akan diperlakukan pelayanan di APMS berdasarkan plat nomor mobil. Jadi samsat, perindag, dishub akan melakukan koordinasi kembali untuk validasi ulang data," katanya.
Berdasarkan pantauan Antara, selama empat tahun berturut-turut terjadi antrian kendaraan di sejumlah APMS.
Antrian kendaraan yang hampir setiap hari terjadi bahkan bisa mencapai lebih dari satu kilometer.
Kendaraan-kendaraan ini mengantri untuk mendapatkan BBM dengan harga murah di APMS. Tidak diketahui pasti apakah kendaraan-kendaraan itu mengambil BBM untuk konsumsi pribadi atau ditampung lalu kemudian dijual kembali.
Pedagang BBM enceran yang mencapai ribuan di pusat kota, biasanya menjual dengan harga Rp15 ribu per liter atau lebih mahal dibandingkan yang dijual di APMS.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Jayawijaya Basni di Wamena, Jumat, mengatakan pemerintah memang berencana memeriksa surat-surat setiap kendaraan yang hendak masuk ke APMS untuk mengisi BBM.
"Keputusan kita sebenarnya hari ini rencana turun sama-sama untuk pelayanan BBM subsidi di APMS, jadi kendaraan disesuaikan dengan plat. Mungkin karena sudah bocor informasi ini sehingga tidak ada antrian. Kemungkinan banyak kendaraan tidak sesuai dengan plat," katanya.
Dishub akan rutin turun ke APMS untuk memeriksa KIR setiap mobil yang ada di sana.
"Kami dari perhubungan tetap rutin turun untuk cek kendaraan yang mati kir di lapangan karena semuanya umumnya berkumpul di APMS," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) Jayawijaya Doktor Lukas Kossay mengatakan karena kuota BBM kabupaten terbatas sehingga pemerintah melakukan pengawasan setiap pembelian di APMS melalui kupon pembelian BBM.
Disnakerindag akan berkoodinasi ulang dengan dinas perhubungan serta samsat terkait data kendaraan yang selama ini mengisi BBM subsidi pemerintah di APMS-APMS.
"Akan diperlakukan pelayanan di APMS berdasarkan plat nomor mobil. Jadi samsat, perindag, dishub akan melakukan koordinasi kembali untuk validasi ulang data," katanya.
Berdasarkan pantauan Antara, selama empat tahun berturut-turut terjadi antrian kendaraan di sejumlah APMS.
Antrian kendaraan yang hampir setiap hari terjadi bahkan bisa mencapai lebih dari satu kilometer.
Kendaraan-kendaraan ini mengantri untuk mendapatkan BBM dengan harga murah di APMS. Tidak diketahui pasti apakah kendaraan-kendaraan itu mengambil BBM untuk konsumsi pribadi atau ditampung lalu kemudian dijual kembali.
Pedagang BBM enceran yang mencapai ribuan di pusat kota, biasanya menjual dengan harga Rp15 ribu per liter atau lebih mahal dibandingkan yang dijual di APMS.