Jayapura (ANTARA) - UNICEF bersama TRIBUN Papua menggelar pelatihan jurnalistik ramah anak yang bertujuan untuk memperkaya insan pers dengan pengetahuan tambahan terkait kesejahteraan anak.
Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat Aminuddin Ramdan di Jayapura, Rabu mengatakan pihaknya berharap ke depan akan lebih banyak produk jurnalistik yang dihasilkan dengan memberikan banyak ruang untuk anak.
"Tujuan akhirnya dari semua, supaya para pengambil kebijakan di Provinsi Papua dapat lebih 'aware' ketika isu anak banyak muncul di media," katanya.
Menurut Aminuddin, dengan demikian ke depannya dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan khususnya di Provinsi Papua.
"Harapannya, dapat mempengaruhi kebijakan dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, salah satunya adalah media dan jurnalis," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan komitmen pemerintah dalam mengawal isu anak ini sudah ada, bahkan sudah ada pergerakan sehingga UNICEF hanya sekedar mendampingi Pemerintah Provinsi Papua misalnya untuk memperkuat layanannya.
"Layanannya ini misalnya perlindungan dan kesejahteraan anak, mekanisme rujukan seandainya terjadi kekerasan terhadap anak serta lain sebagainya," katanya lagi.
Dia menambahkan hal-hal itulah yang sedang pihaknya perkuat karena secara peraturan sudah ada, perhatian juga ada, hanya saja sistem-sistem pendukungnya belum maksimal.
Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat Aminuddin Ramdan di Jayapura, Rabu mengatakan pihaknya berharap ke depan akan lebih banyak produk jurnalistik yang dihasilkan dengan memberikan banyak ruang untuk anak.
"Tujuan akhirnya dari semua, supaya para pengambil kebijakan di Provinsi Papua dapat lebih 'aware' ketika isu anak banyak muncul di media," katanya.
Menurut Aminuddin, dengan demikian ke depannya dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan khususnya di Provinsi Papua.
"Harapannya, dapat mempengaruhi kebijakan dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, salah satunya adalah media dan jurnalis," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan komitmen pemerintah dalam mengawal isu anak ini sudah ada, bahkan sudah ada pergerakan sehingga UNICEF hanya sekedar mendampingi Pemerintah Provinsi Papua misalnya untuk memperkuat layanannya.
"Layanannya ini misalnya perlindungan dan kesejahteraan anak, mekanisme rujukan seandainya terjadi kekerasan terhadap anak serta lain sebagainya," katanya lagi.
Dia menambahkan hal-hal itulah yang sedang pihaknya perkuat karena secara peraturan sudah ada, perhatian juga ada, hanya saja sistem-sistem pendukungnya belum maksimal.