Wamena (ANTARA) - Bupati Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Jhon Richard Banua berjanji dalam waktu dekat akan mengirim tim dinas kependudukan untuk melayani pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi warga Distrik Napua.
Bupati Jhon Richard Banua saat kunjungan kerja ke Distrik Napua, Kamis, mengakui, ia sudah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat tentang kesulitan merekam dokumen kependudukan KTP elektronik.
"Tadi Napua meminta, kalau mereka sudah siap kami akan kirim tim untuk melakukan perekaman di distrik langsung," katanya.
Jhon mengatakan selama ini dinas kependudukan sudah turun langsung dan bermalam di distrik-distrik untuk membantu warga mengurus identitas kependudukan, namun masih ada warga yang malas tahu dengan identitas diri itu.
"Tetapi begitu sekarang semua bantuan dari pemerintah mengharuskan penerima memiliki nomor induk kependudukan, itu baru masyarakat mau mengurus KTP,"katanya.
Jhon mengimbau kepala kampung dan Kepala Distrik Napua menginformasikan jika warganya sudah siap untuk melakukan perekaman agar langsung dilayani.
Pada kesempatan itu Bupati mengajak kepala suku yang memiliki istri lebih dari satu agar mengurus kartu keluarga (KK) secara terpisah agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa bantuan-bantuan yang saat ini gencar diturunkan ke kampung-kampung.
"Kalau istri dua, harus buat dua kartu keluarga. Jadi istri pertama satu KK, istri ke dua satu KK. Dengan demikian, ketika pemerintah memberikan bantuan itukan sesuai kartu keluarga jadi masing-masing istri bisa dapat," katanya.
Pada pertemuan itu perwakilan tokoh pemuda menyampaikan bahwa sebagian besar warga Distrik Napua belum memiliki KTP elektronik.
Bupati Jhon Richard Banua saat kunjungan kerja ke Distrik Napua, Kamis, mengakui, ia sudah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat tentang kesulitan merekam dokumen kependudukan KTP elektronik.
"Tadi Napua meminta, kalau mereka sudah siap kami akan kirim tim untuk melakukan perekaman di distrik langsung," katanya.
Jhon mengatakan selama ini dinas kependudukan sudah turun langsung dan bermalam di distrik-distrik untuk membantu warga mengurus identitas kependudukan, namun masih ada warga yang malas tahu dengan identitas diri itu.
"Tetapi begitu sekarang semua bantuan dari pemerintah mengharuskan penerima memiliki nomor induk kependudukan, itu baru masyarakat mau mengurus KTP,"katanya.
Jhon mengimbau kepala kampung dan Kepala Distrik Napua menginformasikan jika warganya sudah siap untuk melakukan perekaman agar langsung dilayani.
Pada kesempatan itu Bupati mengajak kepala suku yang memiliki istri lebih dari satu agar mengurus kartu keluarga (KK) secara terpisah agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa bantuan-bantuan yang saat ini gencar diturunkan ke kampung-kampung.
"Kalau istri dua, harus buat dua kartu keluarga. Jadi istri pertama satu KK, istri ke dua satu KK. Dengan demikian, ketika pemerintah memberikan bantuan itukan sesuai kartu keluarga jadi masing-masing istri bisa dapat," katanya.
Pada pertemuan itu perwakilan tokoh pemuda menyampaikan bahwa sebagian besar warga Distrik Napua belum memiliki KTP elektronik.